KUBU RAYA, RadarBangsa.co.id – Polda Kalimantan Barat memulai langkah strategis menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks dengan memperkuat sistem perencanaan berbasis data untuk Tahun Anggaran 2025. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan fondasi organisasi menyambut visi Indonesia Emas 2045 yang menuntut lembaga negara bekerja lebih presisi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan.
Kegiatan Penguatan Bidang Perencanaan digelar di Hotel Alimore, Kubu Raya, Selasa (2/12/2025), dan dibuka Wakil Kepala Polda Kalbar Brigjen Pol Roma Hutajulu. Seluruh pejabat utama, para Wadir, Kabag, Kasubbid, serta operator perencanaan hadir langsung, sementara jajaran Wakapolres mengikuti secara daring.
Dalam arahannya, Roma menilai 2025 sebagai titik awal penting karena menjadi periode penguatan fondasi Polri (2025–2029) yang berdiri di atas delapan pilar strategis transformasi institusi. Ia menegaskan bahwa kualitas perencanaan akan menentukan kualitas pelaksanaan program Polri di lapangan.
“Perencanaan bukan sekadar urusan administrasi. Ini adalah jantung manajemen organisasi. Jika fondasinya lemah, maka seluruh rangkaian kegiatan akan berpotensi melenceng dari tujuan,” ujarnya.
Roma mengingatkan bahwa eskalasi tantangan keamanan di era VUCA dan penetrasi teknologi AI menuntut pola kerja baru. Polri tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional yang berorientasi pada rutinitas.
“Kita harus bergerak ke arah perencanaan berbasis data, analitis, dan terukur. Renstra, Renja hingga RKT harus disusun dengan akurasi dan transparansi. Ini menjadi kunci untuk mewujudkan Polri yang benar-benar Presisi,” tegasnya. Ia juga menambahkan perlunya konsistensi reformasi internal sebagai modal besar menghadapi ancaman yang lebih variatif.
Selain itu, Polda Kalbar menetapkan lima sasaran strategis: pemeliharaan Kamtibmas yang prediktif, penegakan hukum berkeadilan, pengembangan SDM berkualitas, modernisasi infrastruktur, serta tata kelola yang bersih.
Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bayu Suseno, menilai kegiatan ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan publik. Menurutnya, peningkatan kemampuan penyusunan anggaran adalah bentuk tanggung jawab institusi kepada masyarakat.
“Setiap anggaran negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata. Karena itu, perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat bukan hanya prosedur, tapi kewajiban moral,” ujarnya.
Bayu menambahkan bahwa konsolidasi visi dari tingkat Polda hingga Polres menjadi kunci menghadapi dinamika Kamtibmas mendatang. Dengan perencanaan yang solid, Polri diharapkan mampu memberi layanan lebih cepat, transparan dan tepat sasaran bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Penulis : Edy
Editor : Zainul Arifin
