BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah strategis untuk memperkuat perlindungan kesejahteraan aparatur sipil negara. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Asuransi Jiwa Taspen (Persero) guna menghadirkan jaminan hari tua bagi ASN, terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini belum memiliki skema pensiun.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung bersamaan dengan penyerahan 4.888 Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu di GOR Tawang Alun, Banyuwangi, Minggu (28/12/2025). Momentum ini menandai babak baru kebijakan ketenagakerjaan di Banyuwangi yang lebih berorientasi pada perlindungan jangka panjang pegawai.
Bupati Ipuk menegaskan, MoU dengan Taspen merupakan bentuk kehadiran negara melalui pemerintah daerah untuk menjawab kerentanan masa depan PPPK. “Ini bagian dari ikhtiar kami untuk menjamin masa pensiun seluruh PPPK Banyuwangi, termasuk PPPK paruh waktu. Kolaborasi ini memastikan perlindungan sosial dan jaminan hari tua yang selama ini belum mereka miliki,” ujar Ipuk.
Menurut Ipuk, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kesejahteraan personal, tetapi juga berimplikasi langsung pada kualitas pelayanan publik. “Ketika ASN merasa aman dan tenang karena masa tuanya terlindungi, kinerja dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal,” katanya.
Branch Manager PT Taspen Cabang Jember, Muhammad Aldian, menjelaskan bahwa secara regulasi PPPK belum memperoleh jaminan hari tua seperti PNS. Melalui kerja sama ini, PPPK Banyuwangi dapat mengakses skema investasi jangka panjang. “Saat memasuki purna tugas, PPPK dapat memilih pencairan dana sekaligus atau bulanan menyerupai pensiun PNS,” jelas Aldian.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Banyuwangi Ilzam Nuzuli menyebut premi akan dipotong langsung dari gaji PPPK sebesar 4,75 persen setiap bulan. Skema ini dinilai efektif karena menjamin kesinambungan pembayaran tanpa membebani administrasi pegawai.
Saat ini, total ASN di Banyuwangi mencapai 15.411 orang, terdiri dari 6.218 PNS, 4.305 PPPK, dan 4.888 PPPK Paruh Waktu. Kebijakan ini diharapkan menjadi model nasional dalam memperluas jaminan sosial ASN non-PNS.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar