BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Dalam mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Banyuwangi memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) RI resmi menandatangani nota kesepakatan terkait percepatan pembangunan dan perluasan operasional KDMP, Rabu (10/12/2025), di Kantor Kemenkop Jakarta.
Penandatanganan dilakukan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, disaksikan Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah. Kesepakatan ini diarahkan untuk memperkuat gerakan koperasi desa berbasis potensi lokal—sektor yang menjadi perhatian pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Ipuk menyebut MoU ini menjadi momentum penting bagi Banyuwangi untuk mengembangkan KDMP secara terstruktur. “Dengan adanya arahan langsung dari Kemenkop, Banyuwangi bisa mempercepat pengembangan KDMP agar manfaatnya terasa hingga tingkat desa. Ini langkah strategis bagi kami,” ujarnya pada Kamis (11/12/2025).
MoU tersebut mencakup pembangunan gerai dan pergudangan KDMP, serta penguatan usaha sesuai karakter masing-masing desa. Banyuwangi memiliki 217 desa dan kelurahan, seluruhnya menjadi target pengembangan koperasi merah putih.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa KDMP harus menjadi tulang punggung ekonomi lokal. “Saya baru meresmikan KDMP Tukang Kayu di Banyuwangi. Produknya bagus, banyak dibuat oleh pelaku usaha lokal, termasuk kopi. Pola seperti ini sejalan dengan semangat kemandirian yang ditekankan Presiden,” kata Ferry.
Ia menambahkan, penguatan KDMP perlu ditopang infrastruktur memadai. “Kalau masih ada koperasi desa yang kekurangan sarana prasarana, silakan datanya disampaikan. Kami siap membantu memenuhinya,” ujarnya.
Wamenkop Farida menilai komitmen pemerintah daerah menjadi faktor kunci agar KDMP berjalan seragam secara nasional. “Kami mengapresiasi Banyuwangi yang proaktif datang langsung dan ingin bergerak bersama dalam percepatan KDMP,” katanya.
Bupati Ipuk menegaskan kembali bahwa keberagaman karakter wilayah Banyuwangi—mulai pesisir, pegunungan, hutan, hingga kawasan perdagangan—membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar pengembangan KDMP tidak keluar dari arah kebijakan nasional. “Kami ingin KDMP di Banyuwangi sejalan dengan asta cita Presiden. Terima kasih kepada Pak Menteri dan Bu Wamen atas fasilitasi ini,” tutup Ipuk.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
