SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih PR INDONESIA Women Communication Leader Awards (PRIWOLA) 2026 kategori Special Awards, subkategori Kepala Daerah Perempuan Bereputasi. Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat komunikasi publik yang terbuka, akurat, dan responsif.
Penghargaan itu diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin yang mewakili Khofifah dalam acara penyerahan di Auditorium Ir. Widjatmoko, Universitas Semarang, Kota Semarang, Kamis (10/9).
Khofifah menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan PR INDONESIA. Ia menyebut penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Jatim dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Alhamdulillah, terima kasih kepada PR INDONESIA atas apresiasi ini. Penghargaan ini saya dedikasikan kepada masyarakat Jawa Timur, seluruh jajaran Pemprov Jatim, insan kehumasan, media, dan para mitra yang terus menjaga komunikasi publik di Jawa Timur tetap sehat serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Khofifah, komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah juga dituntut mampu mendengar suara publik, memberikan penjelasan yang mudah dipahami, serta memastikan masyarakat mengetahui dan memahami manfaat dari setiap kebijakan.
“Komunikasi publik mencakup penyampaian informasi, kesediaan untuk mendengar, pemberian penjelasan yang jernih, serta upaya memastikan masyarakat memahami tujuan dan manfaat setiap kebijakan,” tegasnya.
Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat berkaitan dengan konsistensi antara informasi yang disampaikan dan pelaksanaan di lapangan. Karena itu, komunikasi publik harus berjalan bersama kebijakan yang terukur, pelayanan yang responsif, dan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Tantangan tersebut semakin besar seiring perkembangan teknologi digital. Arus informasi bergerak cepat dan masyarakat memiliki semakin banyak saluran untuk memperoleh maupun menyebarkan informasi.
Kondisi itu, kata Khofifah, menuntut pemerintah bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi dan tanggung jawab. Setiap informasi perlu melalui proses verifikasi dan disampaikan dengan bahasa yang jelas untuk mencegah tafsir atau kebingungan di tengah masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, benar, dan utuh. Setiap informasi pemerintah harus membantu masyarakat mengambil keputusan, memperoleh layanan, dan memahami langkah yang sedang dilakukan pemerintah,” katanya.
Khofifah juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah. Menurutnya, keberagaman karakter masyarakat Jawa Timur membuat kebutuhan informasi juga berbeda-beda. Pemerintah karena itu perlu menyediakan ruang komunikasi dan umpan balik melalui berbagai kanal yang mudah dijangkau.
“Pemerintah tidak cukup hanya berbicara. Kita juga harus mendengar. Aspirasi, kritik, maupun masukan dari masyarakat harus menjadi bagian dari proses perbaikan pelayanan dan pembangunan,” ujarnya.
Dalam membangun ekosistem komunikasi publik, Khofifah juga menilai sinergi dengan insan media, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat memiliki peran penting. Media, menurutnya, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap penghargaan PRIWOLA 2026 tidak berhenti sebagai apresiasi personal, tetapi menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Penghargaan tersebut juga dimaknai Khofifah sebagai dorongan agar semakin banyak perempuan berani mengambil peran dalam kepemimpinan publik.
“Semoga apresiasi ini dapat menjadi penyemangat bagi semakin banyak perempuan untuk berani mengambil peran, menyampaikan gagasan, dan menghadirkan perubahan yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Khofifah memastikan penghargaan tersebut menjadi penguat komitmen Pemprov Jatim dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan informasi berbasis data, pengelolaan isu secara responsif, perluasan akses informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi.
“Penghargaan ini menjadi pengingat agar kami terus memperbaiki kualitas pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat. Kepercayaan publik harus dijaga setiap hari melalui kerja nyata, keterbukaan, dan kesediaan untuk terus mendengar,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar