PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Kota Probolinggo akan segera menggelar Program Sekolah Rakyat yang merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Untuk memastikan kelancaran dan kesiapan pelaksanaan program tersebut, Wali Kota dr. Aminuddin melakukan peninjauan langsung terhadap beberapa aset pemerintah kota yang akan dijadikan lokasi penyelenggaraan, Jumat (28/3) pagi.
Dalam peninjauan tersebut, dr. Aminuddin mengunjungi beberapa fasilitas, di antaranya Rusunawa Mayangan (Kronong), SD Negeri Mayangan 4, Balai Benih Ikan Kedung Asem, serta beberapa titik strategis di Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Jrebeng Kulon. Pemerintah kota menargetkan dimulainya program ini pada tahun ajaran baru 2025/2026 sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
Menurut dr. Aminuddin, aspek-aspek yang menjadi perhatian utama dalam peninjauan adalah rasio siswa dengan ruang belajar, ketersediaan ruangan yang memadai, sarana dan prasarana penunjang, serta luas lahan yang tersedia. “Kita telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai proyek percontohan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, kesiapan dari segi lahan, fasilitas, dan proses pembelajaran harus berjalan sesuai dengan regulasi dan harapan dari Kementerian Sosial,” jelasnya.
Dari hasil peninjauan, Wali Kota menilai bahwa fasilitas di Rusunawa Mayangan (Kronong) dan SD Negeri Mayangan 4 adalah yang paling cocok untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo. “Alhamdulillah, dari segi lahan dan fasilitas yang ada, kita sudah siap. Selanjutnya, proses pembangunan untuk mempercepat pembelajaran akan segera dimulai,” ungkap dr. Aminuddin.
Kepala Dinas Sosial PPPA, Rey Suwigtyo, yang menjadi leading sektor program ini, menegaskan bahwa setelah lokasi ditetapkan, pembangunan dan proses seleksi peserta didik akan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. “Kita hanya menyediakan area dan dukungan lahan, sementara seleksi peserta didik serta pembangunan fasilitas dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, program ini bersifat nasional dan terintegrasi dari pusat ke daerah,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Siti Romlah, menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk mencetak generasi yang mampu memutus mata rantai kemiskinan. “Program ini dirancang untuk anak-anak yang memiliki semangat belajar dan ingin mengubah nasib. Dengan konsep boarding school, diharapkan karakter mereka dapat terbentuk secara optimal dan berkelanjutan hingga jenjang pendidikan tinggi,” jelasnya.
Peninjauan ini juga dihadiri oleh Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda Litbang, Kepala BPPKAD, serta perangkat daerah terkait, yang semuanya menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Nanang
Editor : Zainul Arifin
