JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Capaian tersebut menandai keberhasilan Kemnaker mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan negara selama empat tahun berturut-turut.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan, raihan opini WTP merupakan hasil kerja seluruh jajaran Kemnaker dalam menjaga pengelolaan keuangan negara agar berjalan tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” ujar Afriansyah saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, capaian tersebut tidak membuat Kemnaker berpuas diri. Upaya perbaikan tata kelola akan terus dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, serta pembenahan administrasi barang milik negara di seluruh unit kerja.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan keuangan negara. Pengelolaan yang akuntabel juga menjadi fondasi dalam mendukung pelayanan ketenagakerjaan yang lebih efektif.
Afriansyah berharap opini WTP yang kembali diraih dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemnaker untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota III BPK Akhsanul Khaq mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menerapkan prinsip tata kelola yang baik.
“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Akhsanul juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
“Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” katanya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar