SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi pusat agenda nasional. Kali ini, daerah industri di Jawa Timur itu menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Perbamida) 2026, forum yang membahas penguatan akses pembiayaan rakyat dan masa depan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Forum yang digelar di Hotel Aston Sidoarjo, Jumat (17/4), dihadiri 105 perwakilan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah dari berbagai provinsi. Rakernas dibuka langsung Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama jajaran pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pengurus nasional Perbamida.
Agenda ini dinilai penting karena ribuan pelaku UMKM di daerah masih menghadapi persoalan klasik: sulit mengakses modal, bunga pinjaman yang memberatkan, serta keterbatasan layanan keuangan formal. Di tengah tantangan itu, BPR dinilai menjadi lembaga yang paling dekat dengan kebutuhan pelaku usaha kecil.
Emil Dardak menegaskan, BPR milik pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai penopang ekonomi akar rumput. Menurutnya, kehadiran program nasional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembiayaan di tingkat lokal.
“Meski pemerintah pusat telah menggulirkan KUR, kebutuhan permodalan di tingkat lokal masih sangat besar. Di sinilah peran BPR menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan BPR bukan hanya soal bisnis perbankan, melainkan menyangkut keberlangsungan usaha warga, penciptaan lapangan kerja, dan daya tahan ekonomi daerah. Jika UMKM tumbuh, maka perputaran ekonomi lokal ikut bergerak.
Dalam forum tersebut, Emil juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-BPR melalui Perbamida. Menurutnya, BPR daerah tidak perlu saling bersaing, tetapi harus berbagi inovasi, teknologi, dan pengalaman agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
“Dengan adanya Perbamida, kita harapkan terjadi sharing of knowledge. Mereka ini sebenarnya senasib sepenanggungan. Jika profesionalisme meningkat, maka daya saing BPR juga akan ikut terdongkrak,” tambahnya.
Salah satu contoh konkret yang disorot dalam Rakernas adalah program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) milik BPR Delta Artha Sidoarjo. Program ini menawarkan pembiayaan modal usaha dengan bunga hanya 2 persen per tahun.
Skema tersebut dinilai memberi dampak langsung bagi pelaku UMKM karena cicilan lebih ringan dan akses modal lebih cepat. Bagi usaha kecil yang baru berkembang, bunga rendah menjadi faktor penting agar usaha tetap berjalan tanpa terbebani biaya pinjaman tinggi.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sidoarjo Ainur Rahman menyebut program itu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap ekonomi rakyat.
“Ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Kami berharap praktik baik ini bisa diadopsi di daerah lain,” katanya.
Ketua Umum DPP Perbamida Sofia Nurkrisnajati Atmaja menegaskan Rakernas tahun ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum merumuskan langkah konkret memperkuat ekonomi daerah melalui jaringan BPR.
“Rakernas ini adalah ruang untuk menyusun langkah nyata. Kolaborasi antar-BPR daerah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujarnya.
Menurut Sofia, peserta datang dari berbagai wilayah seperti Aceh, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali. Keragaman itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di tiap daerah berbeda, sehingga layanan keuangan juga harus menyesuaikan karakter lokal.
Ia menilai kekuatan utama BPR terletak pada kedekatannya dengan masyarakat dan pemahaman terhadap usaha kecil setempat. Karena itu, model seperti KURDA Sidoarjo diharapkan bisa menjadi inspirasi nasional.
“Dengan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis kontribusi BPR akan semakin besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar