SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menghadiri Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Ruang Rapat Lantai 8 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan No 110, Kamis (19/2). Rakor tersebut membahas percepatan dan penguatan implementasi Program MBG di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Rapat turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pemerintah pusat menekankan pentingnya pendampingan kepala daerah terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Menko Pangan meminta pemerintah daerah segera mengoptimalkan peran Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG. Dukungan yang dimaksud meliputi ketersediaan pangan, penguatan rantai pasok, jaminan keamanan dan mutu pangan, hingga pengelolaan limbah kemasan. Perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan data diminta terintegrasi untuk memudahkan evaluasi nasional.
Budiar yang mewakili Bupati Malang M. Sanusi menyatakan kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan tersebut. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 233 SPPG di Kabupaten Malang, dengan 183 unit telah beroperasi.
“Diharapkan SPPG yang sudah berjalan tetap konsisten, sementara yang belum optimal segera didorong agar efektif. Ke depan, hasil peternakan, pertanian, dan perikanan Kabupaten Malang diharapkan mampu mencukupi kebutuhan bahan baku SPPG,” ujar Budiar.
Menko Pangan juga menekankan verifikasi lapangan oleh camat, lurah, dan kepala desa bersama Badan Gizi Nasional melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan. Langkah ini untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, yakni siswa, ibu hamil, dan balita.
Khusus selama Ramadan, distribusi MBG diarahkan dalam bentuk makanan ringan yang aman, praktis, tahan lama, dan tetap memenuhi standar gizi seimbang. SPPI berperan sebagai ujung tombak operasional dan pengawasan di SPPG, termasuk memastikan kualitas, keamanan, serta pemorsian makanan.
Koordinasi lintas sektor ini diharapkan memperkuat tata kelola Program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal. “Kuncinya sinergi pusat dan daerah agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Budiar.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar