SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos.I., M.E.I., mengapresiasi langkah tegas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi tersebut berhasil menyelamatkan dana negara sebesar Rp311,2 miliar setelah ditemukan berbagai permasalahan pada ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah.
Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia, keberhasilan mengembalikan dana negara ke kas negara menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Ia menilai pengawasan yang dilakukan BGN menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Saya mengapresiasi langkah tegas Kepala BGN, Bapak Sudaryono, yang tidak ragu melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Lia Istifhama, Minggu (2/8/2026).
Berdasarkan hasil penyisiran BGN, ditemukan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang bermasalah. Temuan tersebut meliputi rekening ganda, dapur yang tidak ada, hingga dapur yang belum beroperasi sehingga dilakukan pengembalian dana sebesar Rp311,2 miliar melalui sejumlah bank penyalur.
Lia menilai langkah tersebut membuktikan pemerintah tidak hanya berfokus memperluas cakupan layanan MBG, tetapi juga memastikan setiap anggaran dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, dana negara harus digunakan secara optimal untuk mendukung peningkatan gizi anak-anak Indonesia.
“Keberhasilan menyelamatkan ratusan miliar rupiah uang negara adalah bentuk keberpihakan kepada rakyat. Dana tersebut merupakan hak masyarakat yang harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan justru disalahgunakan,” ujarnya.
Anggota Komite III DPD RI itu juga mendukung sikap BGN yang membuka peluang menyerahkan hasil audit kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Ia menilai penegakan hukum yang objektif dan transparan penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
“Jika memang terdapat unsur pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan transparan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.
Lia berharap pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan MBG terus diperkuat, mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga operasional dapur penyedia makanan. Ia optimistis pembenahan tata kelola akan meningkatkan kredibilitas program dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Program sebesar ini tentu membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Transparansi dan evaluasi berkala harus menjadi budaya kerja agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas,” imbuhnya.
Ia meyakini langkah evaluasi yang dilakukan BGN menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Publik tentu berharap program ini terus berjalan dengan baik. Karena itu, setiap potensi penyimpangan harus ditindak sejak dini. Saya percaya langkah yang dilakukan Kepala BGN merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berada di jalur yang benar dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar