SEMARANG, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kota Semarang tengah menghadapi kekosongan sejumlah posisi strategis di jajaran eselon II. Kondisi ini menjadi sorotan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, yang menegaskan perlunya percepatan pengisian jabatan agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Menurut Agustina, hingga awal September 2025 terdapat 11 formasi eselon II yang masih belum terisi. Sebagian posisi tersebut saat ini hanya diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Kekosongan bertambah setelah Kepala Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang, M. Irwansyah, meninggal dunia pada 30 Agustus 2025.
“Yang kehilangan satu, Pak Irwansyah, kemarin jadi 11 formasi (eselon II) masih kosong,” jelas Agustina, Senin (8/9).
Kondisi tersebut dinilai cukup krusial mengingat jabatan eselon II memegang peran strategis dalam menjalankan berbagai program pembangunan kota.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Semarang telah melayangkan surat resmi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat tersebut berisi pemberitahuan sekaligus permohonan izin agar proses asesmen dapat segera dimulai.
“Kita sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke BKN dan Kemendagri bahwa kita mau memulai proses asesmen untuk jabatan eselon II,” ujar Agustina.
Selain itu, pemerintah kota juga membentuk panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari unsur akademisi dan birokrasi. Sejumlah perguruan tinggi di Semarang, antara lain Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), dan Universitas Katolik Soegijapranata (Unika), dilibatkan bersama Asisten II Pemkot Semarang.
Agustina berharap proses perizinan hingga asesmen dapat berjalan cepat sehingga jabatan yang kosong bisa segera diisi secara definitif. Dengan demikian, kinerja birokrasi dapat lebih optimal dan pelayanan publik tidak terganggu.
“Kalau cepat, kira-kira dalam satu bulan ke depan sudah bisa dilakukan pengisian,” kata Agustina.
Ia menegaskan bahwa pengisian jabatan eselon II tidak hanya soal administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Tanpa pejabat definitif, program strategis berpotensi tertunda dan pelayanan masyarakat bisa terhambat.
“Harapan kita, semua jabatan strategis segera terisi agar kinerja birokrasi lebih optimal dan pelayanan publik berjalan tanpa hambatan,” tegas Agustina.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar