SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Di tengah tingginya tuntutan transparansi pengelolaan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali mencatat capaian penting. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak 2013, Pemkab Sidoarjo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Sidoarjo H. Subandi di Kantor BPK Jatim, Jumat (29/5/2026).
Predikat WTP merupakan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah. Capaian ini menunjukkan laporan keuangan daerah dinilai telah disajikan secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta didukung sistem pengendalian internal yang baik.
Bagi masyarakat, raihan tersebut bukan sekadar prestasi administratif. WTP menjadi indikator penting bahwa pengelolaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga anggaran publik dapat digunakan secara lebih efektif.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Subandi.
Menurutnya, opini WTP harus dimaknai lebih dari sekadar penghargaan tahunan. Tata kelola keuangan yang sehat menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
“Laporan keuangan bukan hanya bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat,” tegasnya.
Subandi juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjaga budaya kerja yang disiplin dan transparan. Ia menilai konsistensi menjadi faktor utama untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.
“Capaian opini WTP ini harus terus dipertahankan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membelanjakan APBD secara transparan, efektif, dan akuntabel,” katanya.
Ke depan, Pemkab Sidoarjo memastikan pengawasan internal dan koordinasi antar-OPD akan terus diperkuat agar kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Kami akan terus menguatkan sinergi dan pengawasan internal agar capaian ini tetap terjaga,” pungkasnya.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar