SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat mengantisipasi dampak musim kemarau 2026 yang diprediksi berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh kepala daerah memperkuat langkah strategis guna menjaga produksi pangan tetap stabil.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi Gubernur Jawa Timur sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Pertanian terkait potensi risiko kekeringan pada periode April hingga Agustus 2026.
Khofifah menegaskan bahwa langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini dan tidak menunggu dampak kekeringan benar-benar terjadi. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota segera melakukan pemetaan wilayah rawan serta menyiapkan sistem antisipasi yang terukur.
Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah sentra pertanian di Jawa Timur. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu siklus tanam dan produksi pangan jika tidak diantisipasi dengan baik.
Sejumlah langkah konkret pun ditekankan, mulai dari penguatan sistem peringatan dini hingga pengaktifan brigade kekeringan di daerah. Selain itu, optimalisasi pengelolaan sumber daya air juga menjadi fokus utama, termasuk rehabilitasi jaringan irigasi dan pemanfaatan embung serta sumur dangkal.
Pemerintah daerah juga didorong mempercepat masa tanam di wilayah potensial serta menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Penyesuaian pola tanam berdasarkan kondisi iklim dan ketersediaan air juga menjadi bagian penting dalam strategi tersebut.
“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” ujar Khofifah di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (2/4).
Ia menegaskan bahwa produksi pertanian tidak boleh terganggu karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. “Kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi harus tetap terjaga,” tegasnya.
Langkah ini dinilai krusial mengingat Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Gangguan produksi akibat kekeringan berpotensi berdampak luas, tidak hanya bagi petani tetapi juga terhadap stabilitas harga pangan di tingkat nasional.
Selain itu, perubahan iklim yang semakin tidak menentu menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam merancang strategi pertanian. Sinergi antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan.
Khofifah juga meminta pemerintah daerah aktif melaporkan perkembangan produksi sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi secara berkala.
Dengan langkah antisipatif tersebut, Pemprov Jawa Timur optimistis mampu menekan dampak musim kemarau dan menjaga produksi pangan tetap stabil.
“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” pungkas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar