SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Rencana pemerintah mengimpor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat memicu perhatian publik. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan komitmen swasembada pangan yang selama ini digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Lia, langkah awal yang harus ditempuh pemerintah adalah memastikan secara ilmiah dan terukur kondisi riil stok beras nasional. Ia menilai, keputusan impor tidak boleh diambil tanpa data yang jelas mengenai posisi surplus atau defisit di berbagai daerah.
“Terkait impor beras dari Amerika, yang perlu kita garis bawahi adalah Presiden selalu mendengungkan swasembada pangan yang diamini para petani melalui kerja keras pemenuhan stok beras nasional,” ujar Lia di Surabaya, Selasa (3/3/2026).
Ia mempertanyakan urgensi impor tersebut, terutama karena dilakukan dari negara yang memiliki jarak geografis sangat jauh dari Indonesia. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi menimbulkan risiko logistik dan pembiayaan distribusi yang tidak kecil.
“Apakah memang kita sedang defisit? Jika iya, wilayah mana yang defisit dan wilayah mana yang surplus? Itu harus dipetakan secara detail sebelum memutuskan impor,” tegasnya.
Lia menilai, tanpa riset menyeluruh, kebijakan impor bisa berdampak langsung pada stabilitas harga beras nasional dan harga gabah di tingkat petani. Apalagi, momentum kebijakan ini berlangsung pada bulan Ramadan menjelang Syawal, saat banyak petani tengah memasuki masa panen dan berharap hasil produksi terserap maksimal oleh pasar.
Menurutnya, masuknya beras impor di tengah potensi kecukupan pasokan dalam negeri berisiko mengganggu keseimbangan pasar. Jika suplai dalam negeri sebenarnya sudah mencukupi, tambahan beras impor bisa menyebabkan harga turun dan merugikan petani.
“Jangan sampai supply sebenarnya sudah memenuhi demand, namun tidak terserap pasar akibat beras impor. Kalau itu terjadi, keseimbangan harga tidak tercapai dan lagi-lagi kita mendengar jeritan petani,” ujarnya.
Lia juga mengingatkan agar kebijakan impor tidak semata dipandang sebagai bagian dari kesepakatan dagang internasional, melainkan harus mempertimbangkan dampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.
Isu impor beras kerap menjadi perhatian publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak, stabilitas harga bahan pokok, serta arah kebijakan pangan nasional. Karena itu, ia meminta pemerintah transparan menyampaikan dasar pertimbangan dan data stok beras sebelum merealisasikan impor.
“Setiap kebijakan pangan harus berpihak pada kepentingan nasional dan melindungi petani. Jangan sampai keputusan yang diambil justru melemahkan posisi Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar