JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kepastian anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tanpa pemotongan, mendapat apresiasi dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia.
Dalam rapat pembahasan RAPBN, Menkeu memastikan TKD tidak hanya aman dari pemangkasan, tetapi juga membuka peluang penambahan alokasi jika disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan ini dinilai menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan di daerah.
Menurut Ning Lia, kepastian dana dari pusat sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program pembangunan daerah, khususnya di sektor pelayanan publik, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, rencana ini benar-benar terealisasi, karena daerah membutuhkan sokongan fiskal yang kuat untuk mengakselerasi ekonomi,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Putri ulama besar KH Maskur Hasyim itu menambahkan, pihaknya akan memantau pembahasan RAPBN 2026 dan mendorong DPR RI sebagai mitra parlemen untuk menyetujui kebijakan tersebut.
Namun, Ning Lia juga mengingatkan agar dalam proses pembahasan tidak terjadi pemangkasan TKD. Menurutnya, jika dana pusat berkurang, pemerintah daerah kerap mencari alternatif pembiayaan dengan menaikkan pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kalau dana dari pusat berkurang, pilihan yang paling mudah bagi daerah biasanya menaikkan pajak. Padahal, itu justru akan membebani masyarakat,” sebutnya.
Ning Lia berharap, arah kebijakan pemerintah pusat benar-benar berpihak pada masyarakat dan tidak berubah ketika memasuki pembahasan di DPR.
“Saya berharap kebijakan pemerintah pusat terkait TKD 2026 benar-benar berpihak pada rakyat, dan pembahasan di DPR RI nanti tidak mengubah arah positif yang sudah dicanangkan pemerintah,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar