SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Distribusi bantuan sosial yang belum tepat sasaran menjadi sorotan anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama. Ia menilai kunci perbaikan ada pada integrasi data sosial ekonomi hingga ke tingkat desa. Hal itu disampaikan anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, saat membahas evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya terkait dampak pengintegrasian Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Lia, atau akrab disapa Ning Lia, keluhan dari masyarakat desa menunjukkan masih adanya masalah pada basis data sosial ekonomi yang belum terintegrasi secara optimal. Akibatnya, berbagai kebijakan dan program pemerintah sulit mencapai target penerima yang benar-benar membutuhkan.
“Banyak aspirasi dari warga desa yang mengeluhkan data mereka tidak sesuai realita di lapangan. Akibatnya, bantuan yang seharusnya mereka terima malah tidak sampai, sementara yang tidak berhak justru mendapatkan,” ujar Lia.
Ia juga menyoroti hambatan pada program berbasis potensi lokal. “Inisiatif seperti Koperasi Merah Putih sebenarnya sangat bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi, tapi terhambat karena kita tidak punya data yang valid untuk perencanaan,” tambahnya.
Untuk itu, Lia merekomendasikan integrasi data lintas sektor yang mencakup bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. “Kalau datanya terhubung dari desa sampai pusat, pemerintah bisa merancang kebijakan berbasis bukti yang lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, DPD RI akan mendorong pemerintah pusat dan daerah membentuk pusat data di tingkat desa yang terhubung langsung dengan basis data nasional. Sistem ini diharapkan menjadi dasar perencanaan program strategis, mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
“Data yang terintegrasi bukan hanya memudahkan distribusi bantuan, tapi juga menjadi peta jalan pembangunan yang berkelanjutan dan adil,” tegas Lia.
Lainnya:
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
