BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi 6.836 warga miskin pada 2026. Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga, terutama di tengah tekanan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Program ini menyasar warga dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Artinya, bantuan difokuskan pada kelompok masyarakat paling rentan agar tepat sasaran.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan kebijakan ini bukan sekadar insentif fiskal, tetapi bagian dari strategi perlindungan sosial daerah. Menurutnya, penghapusan PBB diharapkan memberi ruang bagi warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.
“Ada 6 ribu lebih rumah warga miskin yang akan kita gratiskan PBB-nya tahun ini. Semoga ini bisa mengurangi beban mereka,” ujar Ipuk, Senin (20/4/2026).
Dari sisi pelayanan publik, kebijakan ini juga mendorong integrasi data sosial agar bantuan lebih akurat. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Samsudin, menjelaskan bahwa penerima manfaat ditentukan melalui sistem DTSEN yang terintegrasi secara nasional.
“Data bisa kita lihat di DTSEN, otomatis akan terdeteksi siapa yang berada di desil 1-4 dan berhak mendapatkan pembebasan PBB,” jelasnya.
Namun, untuk mencegah salah sasaran, Pemkab tetap melakukan verifikasi lapangan. Bapenda bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk mencocokkan data dengan kondisi riil masyarakat.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) didistribusikan ke desa sebagai dasar pengecekan. Jika ditemukan penerima yang tidak layak, pembebasan akan dibatalkan. Sebaliknya, warga miskin yang belum terdata dapat diusulkan untuk masuk program.
Langkah ini memberi peluang lebih luas bagi warga miskin mendapatkan bantuan secara berkelanjutan.
“Jika memenuhi kriteria desil 1-4, mereka akan terus mendapatkan pembebasan PBB di tahun berikutnya,” pungkas Samsudin.
Lainnya:
- Konten Digital Kian Tak Terkendali, DPD RI dan KPID Jatim Desak RUU Penyiaran Dikebut
- 230 Cakades di Sidoarjo Dikumpulkan, Subandi Singgung Politik Uang dan Ancaman Korupsi Desa
- Pasar Tradisional di Sidoarjo Terancam Sepi, Bupati Subandi Siapkan Revitalisasi dan Digitalisasi Besar-Besaran
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
