BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id — Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang digagas Pemerintah Pusat akan diperluas ke 41 kabupaten/kota di Indonesia, menyusul keberhasilan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi diminta berbagi praktik baik dalam mengawal pelaksanaan program tersebut kepada para kepala daerah.
Permintaan itu disampaikan dalam forum di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan langsung pengalaman Banyuwangi sebagai piloting awal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Ipuk menjelaskan, tantangan utama berada pada tahap pendataan berbasis digital yang mensyaratkan autentikasi data melalui perangkat dan jaringan seluler. “Tidak semua wilayah Banyuwangi terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan bahkan tidak ada sinyal. Selain itu, tidak semua penerima bantuan memiliki handphone,” ujar Ipuk di hadapan peserta forum.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Banyuwangi menerapkan strategi jemput bola dengan mengerahkan lebih dari 4.000 pendamping. Mereka berasal dari ASN, staf desa/kelurahan, kader dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama. Para pendamping turun langsung ke lapangan mendata warga sasaran bansos.
“Tidak ada anggaran khusus. Semua bergerak secara sukarela. Namun sebelumnya kami beri pemahaman menyeluruh tentang pentingnya digitalisasi bansos agar tepat sasaran dan transparan,” kata Ipuk.
Di wilayah dengan sinyal terbatas, warga diarahkan datang ke kantor desa sesuai jadwal bergilir antarwilayah. Skema ini memungkinkan penggunaan jaringan secara teratur. “Sinyalnya dibagi agar tidak berebut dan tetap stabil,” tambahnya.
Forum tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta kepala daerah lainnya dari berbagai provinsi.
Sebelumnya, peserta menerima pemaparan kebijakan dari para pejabat nasional, di antaranya Kepala Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Wamendagri Ribka Haluk, serta pimpinan Bappenas, BPS, dan BSSN.
“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, prosesnya kini jauh lebih efisien. Satu hingga dua bulan bisa rampung. Targetnya Oktober, bertepatan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, program ini diterapkan di seluruh Indonesia,” tutup Luhut.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar