JAKARTA, RadarBangsa.co.id — Tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai memperkuat praktik politik transaksional dan berpotensi menurunkan kualitas demokrasi, kata Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si., Guru Besar Ilmu Pemerintahan STIK, saat Simposium Nasional SMSI, Rabu (14/1/2026).
Prof. Albertus menekankan bahwa masalah utama Pilkada bukan sekadar model pemilihan, melainkan mahalnya ongkos kontestasi politik. Menurutnya, calon dengan modal besar lebih mudah menang, sedangkan integritas, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan sering kali terpinggirkan.
“Pilkada langsung hari ini cenderung menjadi arena kompetisi modal. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar lebih berpeluang, sementara kapasitas, integritas, dan rekam jejak kepemimpinan sering kali terpinggirkan,” ujarnya dalam simposium di Press Club Indonesia, Jakarta Pusat.
Fenomena ini mendorong praktik politik uang sejak tahap penjaringan internal partai hingga pemerintahan pasca-terpilih, yang dapat menggeser fokus kebijakan dari kepentingan publik menjadi pemulihan modal politik.
Prof. Albertus menilai wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD tidak serta-merta menghapus politik transaksional, tetapi dapat menekan biaya politik jika disertai sistem pengawasan ketat dan transparan.
“Jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, risiko politik uang memang tidak hilang, tetapi bisa lebih terkendali karena ruang transaksi lebih sempit dan dapat diawasi secara institusional,” katanya.
Ia juga menyinggung pengalaman historis era sebelum reformasi, termasuk masa Orde Baru, yang menunjukkan demokrasi bisa lebih rasional dan efisien bila disertai kontrol dan mekanisme meritokrasi.
“Model lama tentu tidak ideal dan tidak bisa diterapkan mentah-mentah. Namun ada nilai yang bisa dipelajari, yakni demokrasi harus rasional, berbiaya wajar, dan tidak membebani sistem pemerintahan,” tambahnya.
Prof. Albertus menekankan bahwa jika wacana Pilkada melalui DPRD diterapkan kembali, harus disertai reformasi menyeluruh, termasuk seleksi calon berbasis merit, keterbukaan proses pengambilan keputusan, dan akuntabilitas DPRD terhadap publik.
Simposium Nasional SMSI menjadi ajang pertukaran gagasan antara akademisi, praktisi media, dan pemangku kepentingan, menegaskan perlunya evaluasi sistem Pilkada agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila menjelang agenda pemilihan kepala daerah berikutnya.
Dampak tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung menuntut perhatian serius dari pembuat kebijakan. Evaluasi sistem dan reformasi mekanisme seleksi kepala daerah menjadi langkah krusial untuk menjaga kualitas demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
