ASAHAN, RadarBangsa.co.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Asahan melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (PT BSP Tbk) di Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Kamis (23/10/2025).
Pemeriksaan tersebut dipimpin langsung Kanit Tipidter Polres Asahan, Ipda Toman, bersama Kapolsek Prapat Janji, AKP Defta Sitepu, di lokasi lahan perkebunan Divisi 2 Kuala Puasa Estate, Dusun IX, Desa Terusan Tengah. Kegiatan ini dihadiri pula oleh pihak BPN Asahan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Desa Padang Sari Tinggi Raja Budi Manurung, perwakilan manajemen PT BSP Tbk, serta kelompok masyarakat yang mengatasnamakan ahli waris tanah adat.
AKP Defta Sitepu menjelaskan, pemeriksaan lapangan dilakukan untuk menentukan titik koordinat lahan yang menjadi objek sengketa. Ia mengimbau kedua belah pihak untuk menjaga situasi tetap aman selama proses penyelidikan berlangsung.
“Proses penyidikan masih berjalan. Kami berharap semua pihak menahan diri dan tidak memperluas aktivitas di area tersebut. PT BSP Tbk dipersilakan beroperasi seperti biasa, namun kelompok penggarap juga diminta tidak menambah kegiatan lain di lokasi,” ujar Defta.
Sementara itu, perwakilan BPN Asahan, Emil, menyebut kehadiran pihaknya di lokasi semata-mata untuk mendampingi tim penyidik dalam proses pemeriksaan. “Kami hanya mendampingi petugas pengukuran dari BPN Asahan yang diundang oleh Polres Asahan untuk memastikan data koordinat lahan sesuai dengan dokumen HGU yang berlaku,” jelasnya.
Dari pihak perusahaan, Manager Public Relations Head PT BSP Tbk Kisaran, Yudha Andriko, SH, didampingi Manager External Relations Head, Al Haris Nasution, mengatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang telah diajukan manajemen ke Polres Asahan beberapa waktu lalu.
“Kami telah melaporkan dugaan penyerobotan lahan HGU milik perusahaan. Kelompok yang mengaku sebagai ahli waris tanah adat tidak hanya menduduki lahan tanpa izin, tetapi juga melarang karyawan kami melakukan aktivitas panen,” ujar Yudha.
Menurutnya, laporan tersebut mengacu pada dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang melarang setiap orang mengerjakan, menggunakan, menduduki, atau menguasai lahan perkebunan secara tidak sah.
Akibat kejadian tersebut, PT BSP Tbk mengaku mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Meski begitu, pihak perusahaan tetap menempuh langkah persuasif dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat kepolisian.
“Kerugian kami cukup besar, namun kami percaya penyidik Polres Asahan akan menindaklanjuti laporan ini secara profesional. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara adil sesuai ketentuan hukum,” pungkas Yudha.
Penyelidikan atas dugaan penyerobotan lahan ini masih berlangsung. Polres Asahan bersama BPN Asahan dijadwalkan melanjutkan pengumpulan data dan klarifikasi dokumen kepemilikan lahan dalam waktu dekat untuk memastikan keabsahan HGU milik PT BSP Tbk.
Penulis : Joko
Editor : Zainul Arifin
Komentar