JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia menetapkan Kabupaten Jember sebagai daerah percontohan atau pilot project implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sekaligus pengembangan penyediaan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penetapan tersebut disampaikan dalam pertemuan Bupati Jember Muhammad Fawait dengan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS RI, Jakarta, pada 7 Juli 2026.
Dalam pertemuan itu, Bupati Jember didampingi Kepala BPS Kabupaten Jember Peni Dwi Wahyu Winarsih memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas data kemiskinan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Fawait mengatakan, Kabupaten Jember yang memiliki jumlah penduduk besar di Jawa Timur masih menghadapi tantangan tingginya angka kemiskinan. Karena itu, pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan terhadap 96.489 keluarga yang masuk kategori desil 1.
“Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi penerima bantuan sosial, termasuk apakah masih hidup, telah meninggal dunia, atau berpindah domisili. Hasilnya akan ditindaklanjuti melalui pembaruan administrasi kependudukan agar data penerima bantuan benar-benar akurat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Jember juga mengembangkan satu data terpadu bantuan sosial sehingga seluruh jenis bantuan yang diterima masyarakat dapat tercatat dalam satu sistem. Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar penyusunan intervensi yang lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Warga desil 1 usia produktif akan kami prioritaskan mengikuti pelatihan pekerja migran agar memiliki peluang kerja yang lebih baik. Pada saat yang sama, kami juga memperkuat program penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja,” jelasnya.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pelaksanaan DTSEN merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang integrasi data sosial ekonomi nasional yang bersifat dinamis dan terus diperbarui.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu sumber pembaruan data DTSEN. Karena itu, dukungan pemerintah daerah hingga tingkat RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan sangat diperlukan agar seluruh masyarakat dapat terdata secara menyeluruh.
“Pengalaman Kabupaten Jember akan menjadi percontohan dalam implementasi DTSEN sekaligus pengembangan penyediaan data PDRB triwulanan. Untuk itu, kami meminta BPS dan Pemerintah Kabupaten Jember membangun koordinasi yang intensif dalam penyediaan data statistik,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Fawait menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung implementasi DTSEN melalui koordinasi lintas perangkat daerah bersama BPS. Menurutnya, penyediaan data yang akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
Komentar