KENDAL,RadarBangsa.co.id – Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari memastikan Pemerintah Kabupaten Kendal akan menindaklanjuti berbagai arahan dari pemerintah pusat terkait penanganan kawasan kumuh dan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Kendal usai menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah di ruang kerja Bupati Kendal, Senin (18/5/2026). Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Kebondalem.
Menurut Dyah, kunjungan Wamen PKP bertujuan melihat langsung kondisi kawasan permukiman dan rusunawa di Kabupaten Kendal, termasuk kebutuhan hunian bagi masyarakat dan pekerja di tengah pesatnya perkembangan kawasan industri.
“Tadi banyak arahan dari Pak Wamen dan akan kami tindak lanjuti. Kami akan merapatkan berbagai persoalan penanganan kawasan kumuh, termasuk kebutuhan permukiman bagi para pekerja,” ujarnya.
Ia mengatakan, salah satu perhatian pemerintah pusat yakni semakin terbatasnya lahan permukiman di Kabupaten Kendal. Karena itu, pembangunan rumah vertikal dinilai menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat di masa mendatang.
Selain itu, pemerintah pusat juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan perumahan. Menurut Dyah, pemerintah daerah diminta lebih memperhatikan tata ruang agar pembangunan permukiman tidak mengurangi lahan pertanian produktif.
“Jadi pesan Pak Wamen jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian Pak Wamen juga menyampaikan untuk menyikapi keterbatasan lahan adalah dengan membangun rumah vertikal,” katanya.
Sementara itu, Wamen PKP Fahri Hamzah menilai Kabupaten Kendal memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring berkembangnya kawasan industri dan pusat-pusat ekonomi baru. Kondisi tersebut diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya mobilisasi penduduk dan kebutuhan hunian di wilayah perkotaan.
“Dengan berkembangnya kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tentu akan terjadi mobilisasi penduduk yang besar menuju perkotaan,” ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk Kendal kini mencapai lebih dari satu juta jiwa atau sekitar 400 ribu kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 ribu keluarga membutuhkan rumah tinggal dan sekitar 30 ribu unit masih tergolong rumah tidak layak huni.
Karena itu, pemerintah pusat mendorong penataan kawasan kumuh dan pembangunan rumah vertikal sebagai bagian dari program pembangunan tiga juta rumah. Selain pembangunan hunian baru, penataan kawasan permukiman juga akan difokuskan di ribuan RT yang tersebar di 286 desa dan kelurahan di Kabupaten Kendal.
Penulis : Rb
Editor : Arifin Zaenul
Komentar