KENDAL,RadarBangsa.co.id – Keluhan warga yang selama ini berseliweran di media sosial akhirnya mendapat respons langsung dari Pemerintah Kabupaten Kendal. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah ruas jalan yang terdampak aktivitas pertambangan.
Sidak tersebut dilakukan setelah gelombang protes masyarakat terkait jalan yang dipenuhi ceceran material tanah dan debu kian ramai diperbincangkan. Warga menilai aktivitas tambang selama ini meninggalkan persoalan serius berupa jalan licin saat hujan, berdebu saat kemarau, hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dyah meninjau langsung titik-titik yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Kondisi jalan yang semestinya menjadi akses aman bagi warga justru berubah menjadi ancaman akibat lalu lalang kendaraan pengangkut material tambang.
“Banyak keluhan yang kami terima. Harapannya dengan kolaborasi ini bisa menyelesaikan persoalan, khususnya di sektor tambang,” kata Dyah di lokasi, Kamis (11/6/2026).
Dalam sidak tersebut, Dyah menegaskan pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan aktivitas pertambangan. Menurutnya, perusahaan tambang tidak boleh hanya mengambil keuntungan ekonomi, tetapi juga wajib bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kendal pun mengaktifkan kembali Satuan Tugas Mineral Bukan Logam dan Batuan (Satgas MBLB) sebagai langkah konkret memperketat pengawasan di lapangan. Satgas ini akan bertugas memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan warga.
Di satu sisi, Dyah mengakui sektor pertambangan memiliki kontribusi penting bagi pembangunan daerah melalui pajak MBLB. Namun, ia menegaskan kontribusi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Tambang boleh berjalan, tetapi harus taat aturan. Jangan sampai masyarakat yang menanggung risiko akibat aktivitas yang tidak terkendali,” tegasnya.
Meski meminta pengawasan dilakukan secara humanis, Dyah memastikan pemerintah daerah akan bersikap tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan. Menurutnya, menciptakan iklim investasi yang sehat harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
“Untuk mewujudkan Kendal yang kondusif, kita memang harus tegas. Tetapi saat menjalankan tugas di lapangan harus mengedepankan sikap humanis dan fokus menyelesaikan pokok permasalahan,” ujarnya.
Sidak tersebut menjadi sinyal bahwa suara warga yang viral di media sosial tidak lagi bisa diabaikan. Kini masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah dan pelaku usaha tambang untuk menghentikan persoalan jalan berdebu, licin, dan rawan kecelakaan yang selama ini menjadi keluhan utama warga.
Penulis : Tim
Editor : Arifin Zaenul
Komentar