SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2025 berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin (30/3/2026) sore. Momen ini menjadi tahap awal pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah sebelum BPK memberikan opini resmi.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama para kepala daerah se-Jawa Timur, termasuk Bupati Rusdi yang turut menyerahkan dokumen LKPD.
Penyerahan LKPD unaudited merupakan bagian penting dalam siklus akuntabilitas keuangan daerah. Dokumen tersebut akan menjadi bahan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran masing-masing daerah.
Dalam forum tersebut, seluruh kepala daerah menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBD sepanjang tahun 2025. Proses ini juga menjadi indikator awal transparansi dan tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penyerahan LKPD bukan sekadar formalitas, melainkan momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan di daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim BPK atas sinergi, arahan, dan pendampingan dalam meningkatkan kualitas keuangan daerah,” ujar Khofifah dalam sambutannya.
Ia menambahkan, sejumlah perbaikan akan menjadi fokus utama, termasuk pengelolaan kas akhir tahun, administrasi hibah dan bansos, serta validitas data aset daerah.
“Kami berkomitmen menyempurnakan pengelolaan kas, meningkatkan tertib administrasi, dan memperkuat konsistensi data aset,” tegasnya.
Penguatan akuntabilitas keuangan daerah dinilai krusial karena berdampak langsung pada kepercayaan publik dan efektivitas pembangunan. Evaluasi dari BPK melalui opini laporan keuangan juga menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, peningkatan kualitas laporan keuangan diharapkan mampu meminimalkan potensi temuan dan mendorong tata kelola yang lebih transparan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Di akhir sambutannya, Khofifah berharap seluruh daerah di Jawa Timur dapat meraih opini terbaik dari BPK. “Harapan kami seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur akan mencapai Wajar Tanpa Pengecualian,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar