PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan reformasi layanan publik menjadi prioritas, dengan memangkas prosedur berbelit yang selama ini dinilai memperlambat kebutuhan warga. Pemerintah daerah kini didorong bergerak cepat, responsif, dan tanpa sekat birokrasi.
Penegasan itu disampaikan saat pertemuan dengan kepala desa se-Kabupaten Pasuruan di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kamis (16/4/2026). Ia menilai, sistem pelayanan lama tidak lagi relevan karena kerap menyulitkan masyarakat dalam situasi mendesak.
“Sudah bukan zamannya lagi birokrasi membuat masyarakat kesusahan,” tegas Rusdi.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Pasuruan menyiapkan jalur koordinasi darurat berbasis WhatsApp di setiap kecamatan. Grup ini akan menghubungkan camat, kepala desa, kepala puskesmas hingga sopir ambulans untuk mempercepat penanganan warga, terutama di sektor kesehatan.
Skema ini dirancang untuk memangkas waktu respons saat kondisi darurat, seperti kebutuhan ambulans atau rujukan pasien. Kepala desa cukup melapor di grup, dan petugas terkait langsung bergerak tanpa prosedur berlapis.
“Kita buat grup di tiap kecamatan. Kalau ada warga butuh ambulans cepat, cukup lapor di grup. Semua sudah standby untuk langsung menangani,” jelasnya.
Kebijakan ini dinilai berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses layanan kesehatan yang cepat dan tepat. Selain itu, koordinasi lintas instansi diharapkan lebih efisien tanpa hambatan administratif.
Rusdi menegaskan, pola kerja cepat dan sederhana menjadi kunci pelayanan publik modern. “Koordinasi harus cepat, tidak ada sekat. Dengan begitu, masalah warga bisa segera terselesaikan,” imbuhnya.
Kepala Desa Raci, Muhammad Sutomo, menyambut positif kebijakan tersebut. Menurutnya, jalur cepat ini sangat membantu pemerintah desa dalam merespons kebutuhan mendesak warga.
“Ini sangat mempermudah kami. Urusan kesehatan itu darurat, jadi respon cepat sangat dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Ahmad
Editor : Zainul Arifin
Komentar