Bupati Yes Paparkan Pertanggungjawaban APBD 2024 di Hadapan DPRD Lamongan

Kamis, 8 Mei 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Yuhronur Efendi sampaikan Raperda pertanggungjawaban APBD 2024 di DPRD Lamongan (ist)

Bupati Yuhronur Efendi sampaikan Raperda pertanggungjawaban APBD 2024 di DPRD Lamongan (ist)

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi (Bupati Yes) menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 kepada DPRD Lamongan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Kamis (8/5/2025).

Dalam paparannya, Bupati Yes menjelaskan realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2024, khususnya di sektor pendapatan dan belanja daerah. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp 3,632 triliun, terealisasi sebesar Rp 3,299 triliun. Sementara untuk belanja daerah dan transfer, yang dialokasikan sebesar Rp 3,579 triliun, terealisasi sebesar Rp 3,207 triliun.

Dengan demikian, surplus yang ditetapkan sebesar Rp 53,085 milyar tercatat terealisasi sebesar Rp 91,636 milyar, lebih besar dari target yang ditentukan. Untuk penerimaan pembiayaan, yang dipatok sebesar Rp 24,187 milyar, teralisasi 100 persen, sedangkan pengeluaran pembiayaan yang ditargetkan Rp 77,273 milyar tercatat sama dengan realisasi.

Namun, secara neto tercatat defisit sebesar Rp 53 milyar, sementara sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tercatat sebesar Rp 38,55 milyar.

“Berdasarkan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan,” ujar Bupati Yes.

Lebih lanjut, Bupati Yes menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sebagai fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan telah ditetapkan berdasarkan ukuran dan target kinerja yang berdampak pada pelayanan publik.

Capaian tersebut semakin diperkuat dengan dipertahankannya predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 9 tahun berturut-turut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga berhasil meraih predikat A pada Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan
Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:43

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Berita Terbaru