PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendorong sekitar 5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Timur menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Langkah ini bertujuan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui aktivitas koperasi desa.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri kegiatan kolaborasi KDMP dengan PKH di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (10/3/2025). Pemerintah menilai integrasi program bantuan sosial dengan koperasi dapat membuka peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi penerima manfaat.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa jumlah KPM PKH di Kabupaten Pasuruan mencapai sekitar 229 ribu keluarga. Secara keseluruhan, di Jawa Timur terdapat sekitar 5 juta keluarga penerima manfaat yang berpotensi dilibatkan dalam keanggotaan koperasi desa.
“Ada 229 ribu KPM di Pasuruan dan total 5 juta KPM di Jawa Timur akan didorong menjadi anggota Kopdes Merah Putih,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, keterlibatan KPM sebagai anggota koperasi bukan sekadar menjadi konsumen, melainkan juga bagian dari pemilik usaha bersama. Dengan demikian, masyarakat penerima bantuan sosial memiliki peluang memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari aktivitas koperasi.
Ia menjelaskan, kolaborasi antara program perlindungan sosial dan koperasi desa merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu mengubah pola ketergantungan bantuan menjadi kemandirian ekonomi keluarga.
“Pemerintah ingin para penerima manfaat tidak hanya berharap menerima bantuan setiap tiga bulan sekali, tetapi keluarganya semakin berdaya melalui aktivitas ekonomi produktif,” katanya.
Selain itu, Gus Ipul menegaskan pentingnya akurasi data dalam upaya penanganan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan sosial berbasis data yang tepat.
“Banyak di sekitar kita orang-orang yang tidak tampak penderitaannya. Presiden meminta semua dimulai dengan data. Kalau datanya benar, intervensi pemerintah juga akan tepat,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan kondisi sosial di lingkungannya melalui jalur resmi atau berbagai kanal pengaduan yang telah disediakan Kementerian Sosial.
“Setelah menerima bansos, harus punya semangat menjadi keluarga yang lebih mandiri. Seperti slogan kita, bansos sementara, berdaya selamanya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai kolaborasi antara koperasi desa dan PKH berpotensi menjadi motor penguatan ekonomi di tingkat desa.
“Kolaborasi Kopdes dengan PKH akan menjadi wadah bagi banyak hal-hal baik di skala desa,” kata Emil.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat infrastruktur ekonomi desa melalui pengembangan jaringan koperasi.
Menurutnya, saat ini telah tersedia sekitar 2.200 bangunan gudang dan gerai yang dikelola oleh KDMP di berbagai daerah.
“Bangunan ini bukan sekadar fisik, tetapi akan dikelola oleh koperasi desa untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Ferry.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan secara simbolis kartu tanda anggota dan buku simpanan kepada anggota koperasi dari KPM PKH dan pilar sosial di Desa Gejugjati. Selain itu, disalurkan bantuan sembako serta dukungan operasional bagi koperasi.
Bantuan juga datang dari berbagai pihak, seperti simpanan pokok dan simpanan wajib dari BNI untuk 400 anggota KDMP Gejugjati, pupuk dari PT Pupuk Indonesia, perangkat komputer dari Perum Bulog, serta printer dan paket usaha dari ID Food. Dukungan tambahan berupa tablet juga diberikan oleh PT Pertamina.
Secara khusus, Gus Ipul turut menyerahkan bantuan pemberdayaan sosial kepada kelompok masyarakat yang dipimpin Zubaidah berupa 100 paket ayam petelur senilai Rp570 juta. Program ini diharapkan mampu memperkuat kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.
Melalui kolaborasi PKH dan Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
Penulis : Ahmad
Editor : Zainul Arifin
Komentar