SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tetap menjalankan penanganan bencana di tengah bulan Ramadhan mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama. Ia menilai konsistensi kerja BNPB di bawah kepemimpinan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menjadi momentum strategis untuk mempercepat revisi Undang-Undang Kebencanaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Lia di Surabaya, Jumat (27/2/2026), menyusul langkah Kepala BNPB yang turun langsung memimpin penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur.
Dalam kegiatan tersebut, BNPB memastikan kebutuhan dasar penyintas yang tinggal di hunian sementara (huntara) tetap terpenuhi selama masa pemulihan. Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, kasur, matras, kompor, karpet, hingga kipas angin guna menunjang aktivitas harian warga.
Menurut Lia, kehadiran langsung pimpinan BNPB di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan kebencanaan tidak mengenal jeda, termasuk saat masyarakat menjalankan ibadah puasa Ramadan.
“Di tengah bulan puasa, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto bersama jajaran tetap memastikan masyarakat terdampak menerima bantuan. Ini bukti negara tetap hadir dalam situasi darurat,” ujarnya.
Ia menilai meningkatnya intensitas bencana di Indonesia akibat perubahan iklim, tekanan lingkungan, serta pertumbuhan penduduk menuntut sistem kebencanaan yang lebih adaptif. Karena itu, revisi UU Kebencanaan dinilai mendesak agar respons pemerintah semakin cepat dan terkoordinasi.
Lia menekankan revisi regulasi perlu memperkuat aspek mitigasi risiko, kejelasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepastian pendanaan tanggap darurat agar distribusi bantuan tidak terhambat prosedur birokrasi.
Selain regulasi, ia juga menyoroti pentingnya integrasi data kebencanaan berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan akurasi penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Digitalisasi data kebencanaan penting agar verifikasi kerusakan dan distribusi bantuan berjalan lebih cepat serta tepat sasaran,” katanya.
Ia berharap pembaruan regulasi tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan, termasuk memperkuat peran relawan dan masyarakat lokal dalam fase mitigasi hingga rehabilitasi pascabencana.
“BNPB sudah menunjukkan konsistensi kerja di lapangan. Kini regulasinya yang harus diperkuat, karena bencana merupakan bagian dari ketahanan nasional dan negara harus hadir sejak pencegahan hingga pemulihan,” pungkas Lia.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar