BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Pemerintah pusat mempercepat pemerataan program bantuan sosial memasuki babak baru. Setelah diuji coba di Banyuwangi, digitalisasi bansos dipastikan akan diterapkan secara nasional. Efektivitas yang ditunjukkan selama masa piloting membuat pemerintah pusat meminta Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan pengalaman daerahnya kepada ratusan kepala daerah se-Indonesia.
Sosialisasi nasional itu digelar secara hybrid oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dari Kantor Kemendagri, Kamis (4/12/2025). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sekitar 900 peserta turut mengikuti acara ini secara luring dan daring.
“Kami minta Bupati Banyuwangi membagikan pengalamannya agar daerah lain dapat menyiapkan langkah konkret menjelang pelaksanaan piloting tahun 2026,” ujar Mendagri Tito.
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa digitalisasi penyaluran bansos menjadi agenda strategis untuk mengurangi penyimpangan data dan memastikan tepat sasaran. Ia menyebut keberhasilan Banyuwangi telah dilaporkan kepada Presiden. “Selanjutnya program ini diperluas ke 32 daerah, sebelum berlaku nasional pada Oktober 2026,” katanya.
Luhut memuji pola kerja Banyuwangi yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala OPD dinilai mempercepat pendataan masyarakat. “Banyuwangi ini bagus, bekerja secara tim. Pendampingan ASN sangat penting. Saya harap daerah lain bisa meniru,” ujarnya.
Dalam paparannya, Bupati Ipuk menyebut strategi Banyuwangi berfokus pada jemput bola. “Kami turun langsung membantu warga, terutama yang kesulitan mengakses pendaftaran digital atau tidak memiliki handphone,” jelasnya. Ia menambahkan, komunikasi publik digencarkan karena digitalisasi bansos diyakini dapat menekan salah sasaran.
Ribuan agen parlinsos digital dikerahkan, mulai dari pendamping PKH, operator desa, TKSK, kader dasawisma, hingga perangkat kecamatan. Mereka bertugas mendampingi warga lanjut usia serta kelompok rentan lain agar tidak terhambat kendala teknologi.
“Pelibatan agen ini sangat krusial untuk memastikan tak ada warga yang layak menerima bansos tertinggal hanya karena faktor teknis. Tujuan utama program ini adalah memastikan yang benar-benar membutuhkan dapat mendaftarkan diri,” kata Ipuk.
Kecepatan Banyuwangi dalam mengawal piloting diapresiasi Sekjen Kemensos Robben Rico. Menurutnya, performa input data Banyuwangi melampaui target. “Pendataan sejak 18 September hingga 15 Oktober mencapai 359 ribu orang, melebihi target awal sebesar 320 ribu,” ujarnya.
Program ini menjadi fondasi penting bagi transformasi penyaluran bansos secara lebih transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
