Direktur PT Pueser Bumi Sejahtera Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Tanah Kas Desa

Rabu, 30 Juli 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur PT Pueser Bumi Sejahtera, Touristi Hindriya, saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Rabu (30/7/2025). Ia divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta dalam kasus penambangan ilegal di tanah kas desa Sampang, Gunungkidul.
Foto: Dok.HO/Radarbangsa.co.id

Direktur PT Pueser Bumi Sejahtera, Touristi Hindriya, saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Rabu (30/7/2025). Ia divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta dalam kasus penambangan ilegal di tanah kas desa Sampang, Gunungkidul. Foto: Dok.HO/Radarbangsa.co.id

YOGYAKARTA, RadarBangsa.co.id – Direktur PT Pueser Bumi Sejahtera, Touristi Hindriya, akhirnya dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta, Rabu (30/7/2025). Ia dinyatakan bersalah dalam perkara penambangan ilegal yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari setengah miliar rupiah.

Selain hukuman penjara, Touristi juga didenda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Hakim juga mewajibkan Touristi membayar uang pengganti sebesar Rp506.071.676. Jika tidak sanggup membayar dalam jangka waktu yang ditetapkan, ia harus menjalani hukuman tambahan satu tahun penjara.

“Putusan ini sesuai dengan dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor,” ujar Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Alfian Listya Kurniawan, saat dikonfirmasi RadarBangsa, Rabu sore.

Perkara ini berawal dari aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Pueser Bumi Sejahtera di wilayah tanah kas desa (TKD) Sampang, Kabupaten Gunungkidul. Meskipun perusahaan tersebut telah mengantongi izin tambang, ternyata lokasi penambangan yang dilakukan melampaui batas wilayah yang diizinkan dalam dokumen perizinan.

Akibat praktik tersebut, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kasus ini juga menyeret Lurah Sampang nonaktif, Suharman, yang sebelumnya lebih dulu diproses hukum dalam perkara yang sama.

Alfian menegaskan, vonis terhadap Touristi Hindriya meneguhkan komitmen kejaksaan untuk menindak setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan aset milik desa.

“Kami ingin mengingatkan bahwa tanah kas desa adalah aset publik. Ketika digunakan tanpa prosedur yang benar, apalagi merugikan keuangan negara, maka akan ada sanksi hukum tegas,” kata Alfian.

Penulis : Paiman

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Sterilisasi Stadion Surajaya, Polres Lamongan Temukan 14 Orang Konsumsi Miras
Beras SPHP Dibeli Rp1.750, Dijual Rp12.200 per Kg, 4 Tersangka Ditangkap
Polisi Ungkap Pencurian Dana BNI Rp42,05 Juta di Ukui
Truk Hilang di Paciran, Terduga Pelaku Diamankan Polisi di Blora
Cekcok Soal Cincin Tunangan Berujung Penusukan di Lamongan
Polres Lamongan Ungkap Peredaran Sabu di Tikung, Dua Tersangka Diamankan
Pengoplosan LPG Subsidi di Pasuruan Terbongkar, 8 Orang Jadi Tersangka
Pengeroyokan Remaja di Lamongan, 5 Terduga Pelaku Diamankan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:13

Sterilisasi Stadion Surajaya, Polres Lamongan Temukan 14 Orang Konsumsi Miras

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:03

Beras SPHP Dibeli Rp1.750, Dijual Rp12.200 per Kg, 4 Tersangka Ditangkap

Kamis, 29 Oktober 2026 - 11:44

Polisi Ungkap Pencurian Dana BNI Rp42,05 Juta di Ukui

Selasa, 27 Oktober 2026 - 10:27

Truk Hilang di Paciran, Terduga Pelaku Diamankan Polisi di Blora

Kamis, 22 Oktober 2026 - 10:28

Cekcok Soal Cincin Tunangan Berujung Penusukan di Lamongan

Berita Terbaru