SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Aktivitas pembuangan sampah ilegal di Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, akhirnya terbongkar setelah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak, Selasa (14/4). Lokasi yang diduga telah beroperasi sekitar dua tahun itu ditemukan dipenuhi tumpukan sampah, termasuk material yang diduga berasal dari limbah industri.
Temuan ini langsung memicu langkah penutupan sementara terhadap area yang selama ini disebut sebagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) liar. Pemerintah daerah kini mendorong penataan ulang sistem pengelolaan sampah agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Sidak DLHK dilakukan bersama perangkat desa, BPD, TNI, dan Polri setempat. Dari hasil peninjauan, lokasi di Trompoasri dipastikan belum memiliki pengelolaan yang memadai dan justru berubah menjadi titik pembuangan sampah terbuka.
Pelaksana Tugas Kepala DLHK Sidoarjo, Arif Mulyono, menegaskan bahwa penutupan dilakukan mulai hari itu, khususnya bagi pihak luar desa yang diduga menjadi penyumbang utama sampah. Ia menyebut desa harus menata ulang mekanisme pengelolaan sebelum aktivitas dibuka kembali.
“Kami tutup sampai manajemen desa siap. Untuk sementara, pengelolaan hanya diprioritaskan untuk warga Trompoasri dengan sistem baru,” ujar Arif. Ia menambahkan, kondisi di lapangan sangat memprihatinkan karena sampah menumpuk dan tercecer, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
DLHK juga mendorong pemerintah desa segera mengaktifkan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Menurut Arif, fasilitas itu penting agar warga tidak lagi membuang sampah ke lahan liar dan pengelolaan bisa dilakukan secara lebih tertib.
Di sisi lain, mantan Kepala Dusun Bendungan Trompoasri, Rofiq, mengungkapkan bahwa sebagian besar sampah yang ditemukan berupa plastik dan diduga berasal dari aktivitas industri. Saat ini, pihaknya berkoordinasi dengan DLHK untuk menelusuri asal-usul limbah tersebut.
“Kami ingin mengidentifikasi perusahaan mana yang membuang sampah di sini. Harapannya, ada kejelasan tanggung jawab sehingga pengelolaannya bisa dilakukan secara resmi melalui desa atau BUMDes,” kata Rofiq.
Meski bermasalah, lokasi tersebut sempat dimanfaatkan warga untuk pemilahan sampah bernilai jual. Aktivitas itu menjadi peluang ekonomi, namun tetap belum menyelesaikan persoalan pokok berupa penumpukan sampah dan ketiadaan sistem pengelolaan yang jelas.
Arif Mulyono menegaskan, kondisi ini terjadi karena belum adanya manajemen pengelolaan sampah yang baik di tingkat desa. Sementara Suyanto, Pelaksana Tugas Kepala Desa Trompoasri, menyebut fasilitas TPST yang ada sudah mangkrak dua hingga tiga tahun karena keterbatasan alat dan belum adanya pengelola profesional.
“Dari dulu kendalanya di pengelola dan peralatan yang belum siap. Akhirnya sampai sekarang belum bisa difungsikan,” ujar Suyanto.
Kasus Trompoasri menunjukkan bahwa persoalan sampah bisa berkembang menjadi ancaman lingkungan dan kesehatan jika tidak dikelola sejak awal. Dugaan adanya limbah industri juga menambah beban persoalan, karena menyangkut tanggung jawab pihak-pihak yang membuang sampah ke lokasi ilegal.
DLHK berharap penutupan ini menjadi titik awal pembenahan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait kini didorong bergerak bersama agar lahan liar tidak kembali dipakai sebagai tempat pembuangan.
Dengan ditutupnya TPA liar tersebut, DLHK Sidoarjo menegaskan komitmen untuk menata pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan. “Kami ingin desa ini kembali bersih sesuai namanya,” tegas Arif.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar