JAKARTA, RadarBangsa.co.id — Gelombang petisi yang menyerukan agar Pemerintah Indonesia menarik diri dari Dewan Perdamaian Board of Peace (BoP) mengemuka di ruang publik nasional. Petisi yang beredar di platform Change.org itu ditandatangani warga dan akademisi sebagai bentuk evaluasi atas keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang dibentuk untuk merespons krisis pascakonflik di Gaza. Isu ini mendapat tanggapan dari anggota DPD RI, Lia Istifhama, yang menilai petisi tersebut sebagai ekspresi aspirasi publik agar kebijakan luar negeri Indonesia konsisten berpihak pada nilai kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.
Apa yang dipersoalkan publik adalah relevansi dan manfaat keanggotaan Indonesia di BoP. Aktor yang terlibat meliputi pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, tokoh internasional yang terkait pembentukan BoP, serta masyarakat sipil. Isu ini berkembang di tingkat nasional dengan implikasi pada diplomasi global, khususnya Timur Tengah, dan menguat dalam beberapa waktu terakhir seiring berlanjutnya konflik di Gaza.
Menurut Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia, petisi tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk penentangan terhadap pemerintah. Ia menilai gerakan itu merupakan mekanisme demokratis untuk mengingatkan negara agar tetap berada pada jalur konstitusional dan nilai kemanusiaan. “Ini bukan soal pro atau kontra pemerintah, tetapi tentang suara rakyat yang ingin kebijakan luar negeri Indonesia konsisten membela kemanusiaan dan keadilan,” ujar Ning Lia di Jakarta.
Ia menegaskan, sejak awal Indonesia memiliki posisi historis yang jelas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, setiap langkah diplomasi internasional perlu diukur dari dampak nyatanya. “Yang perlu dijawab secara jujur adalah apakah kehadiran Indonesia di BoP benar-benar memberi pengaruh positif bagi rakyat Gaza, atau justru dimanfaatkan untuk melegitimasi agenda geopolitik negara kuat,” katanya.
Kritik publik semakin menguat karena konflik di Gaza belum menunjukkan tanda mereda. Ning Lia secara terbuka mempertanyakan efektivitas BoP. “Hingga hari ini Israel masih terus menyerang Gaza. Trump seolah tutup mata. Palestina jauh dari kata perdamaian. Dewan Perdamaian Board of Peace (BoP) tidak bertaring menghadapi invasi Israel yang tiada henti dan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perdamaian dunia, termasuk di Palestina,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP dimaksudkan untuk memperluas ruang diplomasi dan memperjuangkan stabilisasi serta bantuan kemanusiaan bagi Gaza melalui jalur multilateral. Pendekatan ini dinilai memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menyuarakan isu Palestina secara langsung di forum internasional.
Namun, sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi sipil menilai struktur BoP masih sarat kepentingan negara adidaya. Mereka menyoroti belum kuatnya posisi Palestina dalam struktur pengambilan keputusan, sementara aktor global memiliki pengaruh dominan. Kondisi ini menimbulkan keraguan atas efektivitas forum tersebut dalam mewujudkan perdamaian yang adil.
Meski demikian, terdapat pula pandangan yang menilai keikutsertaan Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai saluran advokasi kemanusiaan jika dilakukan secara konsisten dan kritis. Menurut Ning Lia, kunci utamanya adalah keberanian politik dan kejelasan sikap. “Presiden Prabowo selama ini dikenal tegas dan berani menyuarakan dukungan bagi Palestina. Konsistensi sikap itu penting agar diplomasi Indonesia tetap bermartabat dan tidak menjauh dari aspirasi rakyat,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar