PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyinggung persoalan efisiensi anggaran pemerintah pusat saat menghadiri Halal Bihalal Keluarga Besar PD Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan. Acara tersebut digelar di Gedung Dakwah Muhammadiyah (GDM) Kabupaten Pasuruan, Sabtu (11/4/2026).
Dalam forum yang dihadiri tokoh Muhammadiyah tingkat daerah hingga provinsi itu, isu pemangkasan dana transfer ke daerah menjadi sorotan. Hal ini dinilai berdampak pada keterbatasan dukungan pemerintah terhadap berbagai program masyarakat.
Kegiatan halal bihalal mengusung tema “Transformasi Teknologi dalam Spirit Berkemajuan, Menyambut Ekosistem Dakwah Digital Yang Mencerahkan”. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua PWM Jawa Timur Dr. Hidayatulloh, Ketua PDM Kabupaten Pasuruan Achmad Samsoni, serta jajaran Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah.
Dalam sambutannya, Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi kepada Muhammadiyah yang selama ini aktif menjaga kondusivitas masyarakat. Ia menilai peran organisasi keagamaan sangat penting dalam memperkuat kebersamaan dan stabilitas sosial di daerah.
Namun, di sisi lain, ia juga mengakui adanya keterbatasan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan maksimal. Hal itu disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah.
“Saya berterima kasih kepada Muhammadiyah yang selama ini mensupport kami menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” ujar Rusdi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berharap kondisi fiskal ke depan lebih stabil. “Kami memohon maaf bila dukungan belum maksimal. Semoga tahun depan transfer ke daerah sudah normal lagi,” katanya.
Sementara itu, Ketua PDM Kabupaten Pasuruan, Achmad Samsoni, menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk terus berkontribusi sesuai perkembangan zaman. “Muhammadiyah akan terus hadir dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Isu efisiensi anggaran menjadi perhatian serius karena berpengaruh langsung pada program pembangunan daerah. Keterbatasan fiskal berpotensi menghambat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, sosial, dan keagamaan.
Namun, sinergi antara pemerintah daerah dan Muhammadiyah dinilai tetap menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Achmad Samsoni memastikan pihaknya siap mendukung program pemerintah daerah. “PD Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan siap bersinergi dengan seluruh program Bupati demi percepatan pembangunan,” pungkasnya.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
