SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Penguatan ekonomi Jawa Timur yang menunjukkan tren akseleratif pada 2025 menjadi landasan penting bagi pemerintah provinsi untuk memperkuat koordinasi kebijakan lintas sektor. Dalam High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD–TP2ED di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seriring dengan stabilisasi inflasi, terutama pada momentum Natal dan Tahun Baru, Ramadan, hingga Idul Fitri 1447 H.
Pertemuan yang mempertemukan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia, serta kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota ini menjadi forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan. Sinergi antara TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah), dan TP2ED (Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah) disebut Khofifah sebagai “poros pertumbuhan” yang akan menentukan daya tahan ekonomi Jatim dalam satu tahun mendatang.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan performa solid. Namun stabilitas harga tetap menjadi penopang utama agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan seluruh masyarakat,” kata Khofifah saat memberikan sambutan di hadapan peserta HLM di Hotel DoubleTree Surabaya, Selasa (25/11).
Data PDRB Triwulan III-2025 menunjukkan Jawa Timur tumbuh 5,22 persen (y-on-y), lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,04 persen. Pertumbuhan triwulanan (q-to-q) sebesar 1,70 persen bahkan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa, menunjukkan daya dorong ekonomi Jatim tetap kuat di tengah dinamika global.
Kontribusi ekonomi Jatim terhadap perekonomian nasional juga tetap signifikan, yakni 14,54 persen terhadap total PDB Indonesia, atau terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Di lingkup Pulau Jawa, Jatim berkontribusi 25,65 persen PDRB regional.
“Momentum ini harus dijaga. Kita terus memperbaiki kualitas pertumbuhan agar inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Beberapa sektor unggulan yang menopang ekonom Jatim meliputi industri pengolahan (31,16 persen), perdagangan (18,31 persen), dan pertanian (11,98 persen). Selain itu, meningkatnya mobilitas wisatawan, pelaksanaan event berskala nasional, serta berkembangnya sektor jasa profesional memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Khofifah menegaskan bahwa TP2ED, yang kini telah terbentuk di 24 kabupaten/kota, menjadi motor baru dalam meningkatkan kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi secara terintegrasi.
“Saya ingin TP2ED tidak hanya menjadi tim administratif, tetapi penggerak sektor produktif dengan program yang benar-benar menyentuh masyarakat,” tambahnya.
Meskipun inflasi tetap terjaga, Khofifah menilai perlu ada upaya intensif menjelang akhir tahun. Inflasi Jatim pada Oktober 2025 tercatat 2,69 persen (y-on-y) dan 0,30 persen (m-to-m), masih berada dalam rentang target nasional 2,5±1 persen.
Namun sejumlah komoditas seperti telur ayam, cabai merah, dan emas perhiasan memberi andil inflasi yang perlu dipantau.
Untuk menjaga harga tetap terkendali, Pemprov Jatim sepanjang 2025 telah menggelar 160 pasar murah dan 47 Gerakan Pangan Murah, serta delapan Gerakan Menanam. Program ini akan diperluas hingga awal 2026 untuk menghadapi puncak permintaan Ramadan.
“Ketersediaan pasokan menjadi prioritas. Kita tidak ingin masyarakat merasakan volatilitas harga. Karena itu perlu kolaborasi semua pihak,” tegasnya.
Selain stabilisasi harga, percepatan digitalisasi layanan publik menjadi salah satu prioritas dalam forum tersebut. Pemprov Jatim terus mendorong implementasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah), penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemda, serta pengembangan pembayaran nontunai melalui QRIS.
“Digitalisasi bukan semata transformasi teknologi, tetapi reformasi layanan publik. Ini tentang kecepatan, ketepatan, dan transparansi,” kata Khofifah.
Pada forum tersebut, Pemprov Jatim bersama Bank Indonesia meluncurkan Portal Dashboard TPID sebagai sistem pemantauan inflasi berbasis data real-time. Platform ini akan memberikan gambaran cepat mengenai gejolak harga dan efektivitas program pengendalian.
Sejumlah daerah menerima apresiasi atas kinerja mereka dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi. Kota Surabaya menerima penghargaan sebagai pelaksana operasi pasar dan GPM terbanyak, sedangkan Kota Malang diapresiasi karena memiliki etalase pengendalian inflasi paling lengkap.
Kabupaten Ngawi dinilai unggul dalam pembentukan korporasi petani, Kabupaten Madiun mendapat penghargaan atas inovasi on-farm terinovatif, dan Kabupaten Kediri dinilai paling progresif dalam kerja sama antar daerah.
Di sektor digitalisasi, Kota Madiun meraih indeks ETPD tertinggi kategori kota, Kabupaten Bojonegoro untuk kategori kabupaten, Bappeda Jatim menjadi OPD dengan realisasi KKI tertinggi, dan Kabupaten Tulungagung memimpin indeks digital kabupaten.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, menyampaikan apresiasinya terhadap arahan Gubernur dan menilai sinergi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi memasuki masa libur panjang.
“TPID, TP2DD, dan TP2ED bukan hanya struktur organisasi, tetapi mekanisme kerja kolaboratif untuk menjaga ekonomi daerah tetap tumbuh,” jelasnya.
BI Jatim, lanjut Ibrahim, telah menyiapkan langkah-langkah stabilisasi bahan pokok, memperkuat sistem distribusi, serta mempercepat digitalisasi pembayaran.
“Kami siap mendukung agar seluruh kebijakan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Lainnya:
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
