SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Menjelang periode lonjakan konsumsi akhir tahun dan memasuki Ramadan 1447 H, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan stabilitas harga dan ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga. Dalam High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD–TP2ED Tahun 2025 di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa konsolidasi kebijakan harus berjalan lebih cepat dan lebih presisi, mengingat tekanan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) biasanya meningkat signifikan.
Dalam forum yang mempertemukan tiga tim strategis ini—TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah), dan TP2ED (Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah)—Khofifah menekankan bahwa seluruh sektor harus bergerak serempak untuk memastikan Jawa Timur tetap menjadi pusat pertumbuhan terbesar kedua nasional sekaligus lumbung pangan bagi lebih dari 20 provinsi lain.
“Setiap akhir tahun pola permintaan naik, dan Januari kita memasuki persiapan Ramadan. Karena itu, stabilisasi harga dan monitoring stok menjadi prioritas. Semua elemen harus bergerak dalam satu ritme,” kata Khofifah dalam acara yang digelar di Hotel DoubleTree Surabaya, Selasa (25/11).
Menurutnya, keberadaan tiga tim strategis tersebut memberikan fondasi kuat dalam menjaga daya beli masyarakat. TPID bertugas memastikan keterjangkauan harga, TP2DD mempercepat digitalisasi layanan dan transaksi pemerintahan, sementara TP2ED menjadi motor percepatan sektor produktif yang menopang pertumbuhan ekonomi.
Khofifah juga menegaskan bahwa inflasi tidak dapat dikendalikan oleh satu lembaga saja. “Stabilitas ekonomi tidak hadir secara otomatis. Ia terbentuk dari kolaborasi yang konsisten dan data yang tepat. Karena itu, kita harus menjaga koordinasi dari level provinsi hingga kabupaten/kota,” ujarnya.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kembali menunjukkan tren positif. Pada Triwulan III 2025, PDRB Jatim tumbuh 5,22 persen (y-on-y), sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,04 persen. Sementara secara triwulanan, pertumbuhan Jatim 1,70 persen menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Industri pengolahan masih menjadi sektor utama dengan kontribusi 31,16 persen, disusul perdagangan 18,31 persen dan pertanian 11,98 persen.
Sektor jasa profesional, mobilitas wisatawan, hingga kegiatan event turut memperkuat perputaran ekonomi. Kehadiran TP2ED kemudian memberikan tambahan energi, terutama dalam penguatan rantai pasok, pengembangan sektor unggulan, dan sinkronisasi program lintas daerah. Saat ini 24 dari 38 daerah di Jatim telah mengesahkan TP2ED melalui SK Kepala Daerah.
Dengan sinergi seluruh pilar tersebut, Pemprov Jatim menargetkan laju pertumbuhan ekonomi 2025 berada di kisaran 4,7–5,5 persen.
Pada Oktober 2025, inflasi Jawa Timur tercatat 2,69 persen (y-on-y), masih dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen. Komoditas yang paling memberi andil pada inflasi bulanan antara lain emas perhiasan, telur ayam, dan cabai merah.
Sepanjang 2025, Pemprov Jatim telah menggelar 160 pasar murah, 47 Gerakan Pangan Murah, dan delapan Gerakan Menanam. Selain itu, kerja sama dagang antarprovinsi dan intra-provinsi terus diperkuat untuk menjaga pasokan bahan pangan.
“Pasar murah akan terus kita perluas, terutama di titik-titik yang rentan. Kami ingin masyarakat merasakan langsung stabilitas harga,” tambah Khofifah.
Digitalisasi juga menjadi fokus utama dalam HLM kali ini. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemda, hingga perluasan QRIS disebut sebagai bagian dari percepatan layanan publik.
“Digitalisasi adalah instrumen untuk menghadirkan layanan yang cepat, akuntabel, dan efisien,” tegas Khofifah.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur bersama Kepala Perwakilan BI Jatim Ibrahim meluncurkan Portal Dashboard TPID sebagai platform pemantauan real-time inflasi dan pelaksanaan program pengendalian.
Selain itu, forum juga menjadi momentum kick off pelaksanaan program TP2ED untuk mempercepat penguatan ekonomi daerah.
Pemprov Jatim memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah atas inovasi dan capaian pengendalian inflasi, digitalisasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kota Surabaya dinilai paling aktif menggelar operasi pasar dan GPM. Kota Malang memiliki etalase pengendalian inflasi terbanyak, Kabupaten Ngawi unggul dalam pembentukan korporasi petani, dan Kabupaten Madiun menonjol lewat inovasi on-farm. Sementara Kabupaten Kediri dinilai paling progresif dalam kerja sama antar daerah.
Untuk kategori TP2DD, Kota Madiun meraih indeks ETPD tertinggi kategori kota, Kabupaten Bojonegoro mencatat capaian ETPD tertinggi kategori kabupaten, Bappeda Jatim menjadi OPD dengan realisasi KKI terbesar, sedangkan Kabupaten Tulungagung memimpin dalam indeks digital kabupaten.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan kesiapan BI mendukung seluruh langkah sinergi jelang akhir tahun dan Ramadan mendatang.
“Tim kami sudah menyiapkan langkah pengamanan stok dan pengendalian harga. Digitalisasi TP2DD juga akan memperkuat TP2ED agar ekonomi daerah tumbuh inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Menurut Ibrahim, kolaborasi Pemerintah Daerah dan BI sangat penting agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara nyata. “Kami berkomitmen mendukung seluruh inisiatif yang sudah dijalankan Gubernur bersama para Bupati dan Wali Kota,” ujarnya.
Khofifah menutup forum dengan pesan bahwa seluruh kebijakan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Fondasinya sudah kuat. Tugas kita memastikan manfaatnya sampai ke level desa dan kelurahan,” katanya.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
