PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Khofifah Indar Parawansa bersama Rusdi Sutejo menyerahkan bantuan sosial (bansos) dan tali asih bagi pilar sosial di Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026). Total anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai Rp7.735.250.000, menyasar keluarga miskin, penyandang disabilitas, hingga pendamping sosial.
Penyaluran bansos ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial 2026 yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Khofifah hadir didampingi Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani dan disambut Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Sekda Yudha Triwidya Sasongko, serta jajaran Pemkab Pasuruan.
Secara rinci, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus diberikan kepada 1.747 keluarga, masing-masing Rp2 juta, dengan total anggaran lebih dari Rp3,49 miliar. Selain itu, bansos kemiskinan ekstrem menyasar 1.503 jiwa dengan nominal Rp1,5 juta per orang atau total Rp2,25 miliar.
Bantuan juga diberikan kepada 83 penyandang disabilitas sebesar Rp3,6 juta per penerima. Sementara itu, KIP Putri Jawara disalurkan kepada 100 penerima masing-masing Rp3 juta, serta KIP PPKS Jawara kepada 10 penerima dengan nominal sama.
Tak hanya penerima manfaat langsung, Pemprov Jatim juga mengalokasikan BOP dan tali asih bagi 182 pilar sosial, meliputi Tagana, TKSK, pendamping disabilitas, dan SDM PKH Plus. Dukungan tambahan berupa zakat produktif dari BUMD Jatim diberikan kepada 30 penerima sebesar Rp500 ribu per orang.
Pada sektor pemberdayaan desa, tiga BUMDesa menerima bantuan masing-masing Rp100 juta. Dua desa berdaya juga memperoleh Rp100 juta per desa, serta program Jatim Puspa untuk tiga desa dengan total bantuan Rp441.350.000.
Dalam sambutannya, Khofifah menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan efektivitas penggunaan bantuan. Ia berharap dana yang diterima dapat mendorong kemandirian dan kewirausahaan keluarga penerima manfaat.
“Bantuan ini harus dimanfaatkan secara bijak untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat kemandirian masyarakat,” ujar Khofifah.
Ia juga menyoroti persoalan penghapusan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) per Januari 2026 yang mencapai 1.480.380 orang di Jawa Timur. Menurutnya, angka tersebut memerlukan mitigasi dan pembaruan data yang akurat agar masyarakat terdampak tetap mendapatkan akses perlindungan sosial.
“Peran pilar sosial sangat penting dalam proses verifikasi dan reaktivasi data. Mitigasi yang tepat akan menentukan keberlanjutan perlindungan sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Rusdi Sutejo menyatakan komitmennya memperkuat sinkronisasi program antara Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan. Ia optimistis efisiensi anggaran dan akurasi data dapat mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem di daerahnya.
“Dukungan Pemprov Jatim menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami berterima kasih kepada seluruh pilar sosial atas dedikasinya,” pungkas Rusdi.
Lainnya:
- Jembatan Putus Muratara Lumpuhkan Akses, Wagub Sumsel Janji Bangun Permanen
- Pelayanan Publik Asahan Disorot, DPR RI dan Ombudsman Turun Tangan
- Khofifah Resmikan Karantina Terpadu Jatim, Ekspor-Impor Kini Dipercepat
Penulis : Ahmad
Editor : Zainul Arifin
