SIDOARJO, RadarBangsa.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyatakan kesiapan penuh mendukung dan mengawal program strategis pemerintah pusat, khususnya penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat menerima kunjungan kerja Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam sosialisasi DTSEN dan percepatan peningkatan kesejahteraan sosial di Hall Mall Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, serta seluruh pilar sosial di Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi tersebut menjadi forum strategis penyelarasan kebijakan pusat dan daerah agar program sosial berjalan terpadu hingga tingkat desa dan kelurahan.
Bupati Subandi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Sosial beserta jajaran. Ia menegaskan pentingnya penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar kebijakan publik.
“Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional bukan sekadar alat administrasi, tetapi menjadi pondasi keadilan sosial. Dengan data yang benar, setiap program bantuan dan pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Subandi.
Sebagai daerah urban dengan dinamika sosial ekonomi yang cepat, Subandi menegaskan kesiapan Pemkab Sidoarjo mendukung penuh kebijakan Kemensos.
“Kami siap memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mempercepat integrasi data lintas sektor, serta mengawal implementasi DTSEN hingga tingkat desa dan kelurahan. Harapannya, ada pemahaman yang sama, visi yang selaras, dan kemampuan teknis yang memadai untuk memutus mata rantai kemiskinan dan menurunkan kerentanan sosial,” katanya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penanganan fakir miskin dan anak terlantar merupakan amanat konstitusi.
“Pasal 34 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Amanat ini diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025 tentang DTSEN, penanggulangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
Ia mengungkapkan masih besarnya tantangan di sektor pendidikan dan perlindungan sosial.
“Saat ini lebih dari tiga juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Mereka inilah yang sering disebut sebagai invisible people, kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh data dan program bantuan sosial,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, DTSEN dirancang sebagai basis data tunggal yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi setiap individu dan keluarga di Indonesia. Data tersebut dipadankan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala agar kebijakan pemerintah tepat sasaran.
“DTSEN merupakan hasil integrasi Regsosek, DTKS, dan P3KE, sehingga menjadi acuan utama dalam penetapan bantuan sosial nasional,” ujarnya.
Hingga Januari 2026, DTSEN telah memuat 289.060.513 data individu yang dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan, mulai dari kelompok prasejahtera hingga sejahtera. Klasifikasi ini membantu pemerintah menentukan prioritas secara lebih presisi.
Menutup kegiatan, Bupati Subandi menegaskan komitmen daerah dalam mengawal kebijakan pusat.
“Kami siap memastikan arahan Kemensos dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya.
Lainnya:
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
