SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos di Gedung Negara Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/2). Pertemuan dua kepala daerah perempuan ini membahas penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), inovasi manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi BUMD, hingga peningkatan arus perdagangan antardaerah.
Sejak awal, agenda pertemuan diarahkan pada tindak lanjut kerja sama konkret antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Khofifah menegaskan, kunjungan tersebut bukan sekadar silaturahmi, melainkan memastikan implementasi nota kesepahaman yang telah diteken dalam misi dagang sebelumnya berjalan efektif dan terukur.
“Kunjungan ini memastikan setiap kerja sama dibangun dalam kerangka pembangunan terintegrasi. Di Jawa Timur, proyek perubahan menjadi instrumen untuk menjamin kebijakan berdampak sistemik dan berkelanjutan,” ujar Khofifah.
Dalam diskusi, penguatan SPBE menjadi salah satu isu utama. Transformasi digital pemerintahan dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi. Khofifah menjelaskan, implementasi SPBE di Jawa Timur didukung peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ASN, termasuk PIM I dan PIM II.
Menurutnya, proyek perubahan yang lahir dari pelatihan tersebut mendorong setiap perangkat daerah menghadirkan inovasi terukur dan solutif. “Pembangunan tidak boleh parsial. Harus lintas sektor dan berbasis penguatan kapasitas SDM agar program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur bahkan dipercaya oleh Lembaga Administrasi Negara untuk menyelenggarakan PIM II sebanyak tiga kali. Selain itu, Pemprov Jatim menjalin kolaborasi internasional dengan Singapura dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, sebagai bagian dari akselerasi reformasi birokrasi.
Sherly mengakui, penguatan SDM menjadi alasan utama pihaknya membawa jajaran ke Surabaya. Ia ingin mempelajari secara langsung model integrasi kebijakan dan implementasi proyek perubahan di Jawa Timur.
“Kami melihat Jawa Timur berhasil membangun sistem terintegrasi dengan fondasi penguatan SDM. Ini yang ingin kami dalami, agar transformasi birokrasi di Maluku Utara berjalan lebih cepat dan terarah,” katanya.
Selain tata kelola, pertemuan juga menyoroti potensi ekonomi dua wilayah. Khofifah mengungkapkan, selama ini kapal pengangkut komoditas dari Jawa Timur ke Maluku Utara kerap kembali tanpa muatan optimal. Kondisi tersebut menunjukkan peluang integrasi perdagangan yang belum maksimal.
“Produk Maluku Utara harus kita bantu menemukan pasar lebih luas. Dengan konektivitas, termasuk Tol Laut, kita bisa membangun ekosistem perdagangan yang saling menguatkan,” ujarnya.
Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertambangan, dan komoditas unggulan daerah. Sementara Jawa Timur dikenal sebagai lumbung pangan nasional serta memiliki kekuatan di sektor industri pengolahan, pertanian, dan peternakan.
Khofifah mencontohkan pengembangan hilirisasi komoditas seperti alpukat Malang yang diarahkan menjadi produk ekspor bernilai tambah. Di sektor peternakan, keberadaan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari menjadi pusat strategis peningkatan kualitas genetik ternak nasional.
Sinergi potensi tersebut dinilai dapat memperkuat rantai pasok, membuka akses pasar baru, dan mengurangi ketimpangan distribusi barang antarpulau.
Khofifah juga memaparkan praktik integrasi lintas perangkat daerah dalam penanganan kawasan permukiman kumuh yang kini menjadi percontohan nasional. Pendekatan kolaboratif antarinstansi dinilai mampu mempercepat penyelesaian persoalan struktural di daerah.
Sherly menyatakan, pendekatan tersebut relevan bagi Maluku Utara yang tengah mempercepat pembangunan berbasis potensi sumber daya alam. Ia berharap kerja sama tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut dalam bentuk pendampingan teknis, pertukaran praktik baik, dan penguatan kapasitas ASN secara berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan pembangunan di Maluku Utara terintegrasi dan berbasis penguatan SDM. Kolaborasi ini harus berdampak nyata bagi masyarakat,” tandas Sherly.
Pertemuan di Grahadi ini menegaskan komitmen kedua provinsi memperkuat tata kelola pemerintahan, transformasi digital, dan konektivitas ekonomi sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Sinergi tersebut diharapkan berkontribusi pada percepatan reformasi birokrasi dan pemerataan kesejahteraan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar