MATARAM, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan tiga pilar strategis pembangunan 2026 yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan percepatan pariwisata. Langkah ini ditegaskan langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam rapat pimpinan di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Jumat (20/2/2026).
Di hadapan jajaran kepolisian, Iqbal menekankan bahwa kepala daerah bukan hanya pemimpin administratif, melainkan juga perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, arah kebijakan NTB harus selaras dengan agenda nasional sekaligus menjawab persoalan riil masyarakat.
“Gubernur dan bupati adalah bagian dari sistem nasional. Program daerah harus inline dengan kebijakan pusat dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Pilar pertama difokuskan pada pengentasan kemiskinan. Data terbaru menunjukkan angka kemiskinan NTB mendekati 12 persen, dengan kemiskinan ekstrem sekitar 2 persen. Dari total hampir 6 juta penduduk, sekitar 720 ribu jiwa masih berada di bawah garis kemiskinan.
Tercatat 106 desa masuk kategori kemiskinan ekstrem. Di lebih dari 300 desa lainnya, terdapat kantong-kantong kemiskinan dengan proporsi warga miskin di atas 20 persen.
Iqbal menyebut kemiskinan sebagai akar berbagai persoalan sosial seperti stunting, pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba hingga perdagangan manusia.
“The mother of all social problems is poverty. Ibu dari semua masalah sosial adalah kemiskinan. Maka penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” tegasnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov NTB menjalankan program Desa Berdaya. Dari 106 desa miskin ekstrem dan absolut, penanganan dilakukan bertahap 40 desa per tahun. Tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga menjadi prioritas intervensi di 40 desa.
Pendekatannya dimulai dari verifikasi dan validasi data agar bantuan tepat sasaran. Setelah itu, setiap kepala keluarga diidentifikasi potensi ekonominya dengan target minimal pendapatan Rp1 juta per bulan agar mampu keluar dari garis kemiskinan.
Pilar kedua adalah ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan seluruh kebutuhan pokok strategis seperti sayur, telur, dan ikan terpenuhi 100 persen pada Juli 2026.
Salah satu strategi konkret yakni mendorong setiap desa memiliki minimal satu greenhouse untuk menjamin produksi sayuran dan cabai sepanjang tahun. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan harga akibat fluktuasi pasokan.
Pendekatan ini juga diselaraskan dengan program nasional yang mengedepankan penciptaan permintaan (demand) sebelum peningkatan produksi (supply). Pemerintah daerah diminta memastikan pasar tersedia lebih dulu agar petani tidak terdampak anjloknya harga saat panen raya.
“Kita dikejar waktu. Juli harus sudah 100 persen suplai aman, maka percepatan jadi kunci,” kata Iqbal.
Tantangan terbesar masih pada komoditas susu. Pengembangan sapi perah membutuhkan kawasan dataran tinggi serta waktu hingga dua tahun. Karena itu, percepatan difokuskan pada telur, ikan, dan sayur yang lebih cepat diproduksi.
Untuk menopang keberlanjutan usaha produktif, Pemprov menggandeng Bank NTB Syariah. Skema pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan diberikan bagi kelompok usaha kategori hijau yang dinilai produktif.
Saat ini disiapkan dana awal KUR sebesar Rp30 miliar untuk sektor produktif dan UMKM, serta tambahan Rp20 miliar untuk PMI dan buruh migran. Dukungan pembiayaan sektor peternakan juga disiapkan dengan skema margin sekitar 3 persen.
Pilar ketiga adalah pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. NTB dinilai memiliki daya tarik alam kelas dunia dan potensi event berskala nasional maupun internasional.
Pemerintah mencatat penambahan tujuh rute domestik baru. Ke depan, NTB menargetkan pembukaan rute internasional menuju Darwin, Perth, dan Bangkok, serta penjajakan kota lain di Asia dan Australia.
Strategi utama diperkuat melalui pengembangan Meeting, Incentive, Convention, and Event (MICE). Pengalaman penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional sebelumnya menunjukkan dampak signifikan. Kehadiran sekitar 22 ribu wisatawan mendorong kenaikan kunjungan dari 9,9 persen menjadi 12 persen pada bulan berikutnya.
Tahun ini, NTB juga bersiap menggelar sejumlah event besar seperti MotoGP Mandalika dan Pocari Sweat Run, serta berbagai agenda nasional lainnya.
Namun, percepatan pariwisata dihadapkan pada persoalan keamanan dan perizinan event. Proses izin dinilai masih panjang dan memerlukan persetujuan hingga Mabes Polri untuk event besar.
Pemprov bersama Polda tengah merumuskan sistem perizinan yang lebih sederhana, transparan, dan memiliki kepastian biaya berbasis indeks skala kegiatan.
“Bagi pelaku usaha, yang terpenting adalah kepastian prosedur dan kepastian biaya. Kalau itu jelas, mereka bisa memasukkannya dalam perencanaan usaha,” ujarnya.
Isu keamanan destinasi juga menjadi perhatian serius. Kasus pencurian kabel lampu jalan, baterai, dan komponen penerangan di kawasan wisata selatan NTB kerap terjadi, bahkan pada infrastruktur yang baru dipasang.
Kondisi ini berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan dan merusak citra daerah. Pemprov NTB mengusulkan pembentukan Polisi Pariwisata untuk memperkuat pengamanan destinasi dan infrastruktur pendukung.
“Pariwisata tidak bisa tumbuh tanpa rasa aman,” tegas Iqbal.
Selain pariwisata, pemerintah daerah juga menyoroti kebijakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sejak 2024, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan IPR kepada pemerintah provinsi.
Pemprov NTB menegaskan pengelolaan IPR harus menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar tambang sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait IPR tengah dipercepat bersama DPRD sebagai landasan hukum tata kelola pertambangan rakyat yang tertib dan berkelanjutan.
“Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi yang mewariskan lingkungan rusak kepada anak cucu,” ujarnya.
Iqbal menegaskan keberhasilan tiga pilar tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, aparat keamanan, DPRD, dan masyarakat.
“Apapun keberhasilan yang kita capai nanti, itu adalah keberhasilan kita bersama,” tutupnya.
Penulis : Aini
Editor : Zainul Arifin
Komentar