MATARAM, RadarBangsa.co.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat strategi kesiapsiagaan bencana melalui peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 26 April 2026. Kegiatan ini dipusatkan di kawasan Car Free Day Jalan Udayana, Kota Mataram, dengan fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan sistem informasi kebencanaan.
Langkah ini dinilai krusial mengingat NTB merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Risiko gempa bumi, banjir, kekeringan, hingga erupsi gunung api menjadi ancaman nyata yang berdampak langsung pada keselamatan warga dan stabilitas ekonomi daerah.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran aktif masyarakat menjadi faktor penentu dalam menekan risiko korban jiwa dan kerugian material saat bencana terjadi.
“Kita tidak bisa menghentikan bencana, tetapi kita bisa meminimalkan dampaknya. Kesiapsiagaan adalah investasi keselamatan,” ujar Iqbal dalam sambutannya.
Menurutnya, tanpa sistem yang kuat dan masyarakat yang terlatih, dampak bencana akan selalu berulang dan sulit dikendalikan. Karena itu, peringatan HKB dimanfaatkan sebagai momentum membangun budaya siaga secara berkelanjutan.
Kegiatan yang digelar oleh BPBD NTB ini tidak sekadar seremonial. Sejumlah program langsung diarahkan pada kebutuhan masyarakat, mulai dari edukasi kebencanaan hingga layanan kesehatan gratis.
Pendekatan ini penting karena kesiapsiagaan bukan hanya soal teori, tetapi menyangkut kemampuan warga dalam mengambil keputusan cepat saat situasi darurat. Akses informasi yang tepat dan latihan yang memadai menjadi kunci utama.
Kepala BPBD NTB, Sadimin, menyoroti pentingnya kecepatan informasi dalam penyelamatan korban.
“Informasi yang tepat waktu dapat menyelamatkan nyawa. Melalui sistem yang kami kembangkan, masyarakat bisa lebih cepat merespons potensi bencana,” jelasnya.
Salah satu program yang disorot dalam HKB 2026 adalah penguatan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) SiAGA NTB. Platform ini dirancang untuk memberikan informasi cepat, akurat, dan terintegrasi kepada masyarakat.
Melalui sistem ini, warga dapat mengakses peringatan dini, peta risiko, hingga panduan mitigasi secara real time. Dampaknya, potensi kepanikan saat bencana dapat ditekan dan proses evakuasi menjadi lebih terarah.
Di tengah meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan iklim, digitalisasi informasi menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa sistem yang responsif, keterlambatan informasi bisa berujung pada tingginya angka korban.
Selain teknologi, pendekatan berbasis komunitas juga diperkuat melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini bertujuan membangun kemandirian desa dalam menghadapi risiko bencana.
Warga didorong untuk memahami potensi ancaman di wilayahnya, membentuk relawan, serta menyusun rencana kontinjensi secara mandiri. Dengan begitu, respons awal saat bencana tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah.
Pendekatan ini dinilai efektif karena desa menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat. Ketika masyarakat sudah siap, waktu tanggap bisa dipersingkat secara signifikan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam penanggulangan bencana. Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD NTB turut dilibatkan untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan optimal.
Pengurus ULD BPBD NTB, Sri Sukarni, menegaskan bahwa kelompok rentan tidak boleh terabaikan.
“Kita harus memastikan tidak ada yang tertinggal. Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi dalam situasi bencana,” ujarnya.
Pendekatan ini penting karena dalam banyak kasus, kelompok rentan sering menjadi korban paling terdampak akibat minimnya akses informasi dan fasilitas evakuasi.
Selain edukasi teknis, kegiatan HKB juga diisi dengan pameran literasi kebencanaan. Berbagai media kreatif seperti buku, komik, dan permainan interaktif digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama anak-anak.
Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menyampaikan pesan mitigasi secara sederhana dan mudah dipahami. Kesadaran sejak dini menjadi investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat tangguh.
Tak hanya itu, kegiatan sosial seperti donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis juga digelar. Layanan ini memberikan manfaat langsung bagi warga sekaligus memastikan kesiapan fisik dalam menghadapi kondisi darurat.
Partisipasi masyarakat dalam peringatan HKB 2026 terbilang tinggi. Ratusan warga dari berbagai kalangan mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari senam tangguh hingga sosialisasi program kebencanaan.
Antusiasme ini menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya kesiapsiagaan. Namun, tantangan ke depan masih besar, terutama dalam menjaga konsistensi edukasi dan koordinasi lintas sektor.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa membangun budaya siaga tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan komitmen jangka panjang serta inovasi berkelanjutan dari seluruh pihak.
“Ini bukan sekadar seremoni. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama, dan hanya dengan kolaborasi kita bisa menciptakan masyarakat yang tangguh,” pungkasnya.
Lainnya:
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Penulis : Aini
Editor : Zainul Arifin
