SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying LPG maupun BBM di tengah munculnya isu kelangkaan di sejumlah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan stok energi dalam kondisi aman dan distribusi terus diperketat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan masyarakat terkait kesulitan mendapatkan LPG tabung 3 kilogram di beberapa wilayah, termasuk di Banyuwangi dan Bojonegoro, yang sempat memicu kekhawatiran publik.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan adanya gangguan distribusi di lapangan yang bersifat sementara. Pemprov Jatim langsung bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan pasokan kembali normal.
Menurutnya, stabilitas distribusi LPG dan BBM menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat, khususnya sektor rumah tangga, UMKM, petani, hingga nelayan yang sangat bergantung pada energi subsidi.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan, Pemprov Jatim memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Di antaranya dengan Hiswana Migas, Pertamina Patra Niaga, serta aparat TNI/Polri melalui Satgas Pangan.
Langkah ini dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan guna memastikan distribusi energi berjalan lancar, merata, dan tepat sasaran. Pemerintah juga memperketat pengawasan untuk mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi harga oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Sebagai bentuk penguatan tata kelola, Pemprov Jatim telah menerbitkan Keputusan Gubernur terkait pembentukan Tim Koordinasi Pendistribusian LPG tabung 3 kilogram tahun 2025. Tim ini memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi berjalan efektif dan akuntabel.
Tim tersebut bertugas melakukan sosialisasi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengawasan distribusi LPG. Selain itu, tim juga melakukan monitoring penggunaan LPG subsidi yang masih kerap disalahgunakan oleh pelaku usaha nonprioritas.
Dalam evaluasi di lapangan, ditemukan bahwa LPG subsidi masih digunakan oleh sektor seperti hotel, restoran, laundry, hingga usaha jasa lainnya. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu ketidaktepatan distribusi.
“Berdasarkan pemantauan kami, stok LPG di Jawa Timur aman dan mencukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir apalagi sampai melakukan panic buying,” tegas Khofifah, Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan, pemerintah terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan distribusi berjalan lancar. “Kami ingin memastikan LPG 3 kilogram ini benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Terkait laporan di Banyuwangi, Khofifah menjelaskan bahwa kendala distribusi telah diatasi melalui penyaluran tambahan atau extra dropping.
“Total extra dropping di Banyuwangi selama Maret mencapai 103.600 tabung atau sekitar 163 persen dari distribusi normal. Jika ditambah penyaluran fakultatif, totalnya mencapai 173,8 persen,” jelasnya.
Isu kelangkaan LPG sempat mencuat di Desa Genteng Wetan, Banyuwangi, pada 22 Maret 2026. Lonjakan permintaan dari sektor rumah tangga dan usaha mikro menjadi pemicu utama antrean di sejumlah pangkalan.
Kondisi serupa juga terjadi di Desa Tulung Rejo, Bojonegoro, pada pertengahan Maret. Pemerintah bersama agen LPG langsung melakukan monitoring dan penambahan suplai untuk menstabilkan kondisi di lapangan.
Fenomena ini menunjukkan tingginya sensitivitas masyarakat terhadap isu energi, terutama LPG subsidi. Ketika informasi tidak tersampaikan secara utuh, potensi kepanikan publik dapat meningkat dan berujung pada lonjakan pembelian.
Dampak lainnya adalah terbukanya celah bagi spekulan untuk memainkan harga dan menimbun barang. Oleh karena itu, pemerintah menilai pentingnya pengawasan ketat dan edukasi publik secara berkelanjutan.
Pemprov Jatim juga mendorong masyarakat mampu untuk beralih ke LPG nonsubsidi agar distribusi subsidi lebih tepat sasaran. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap pasokan LPG 3 kilogram di pasar.
Selain itu, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk membeli LPG di pangkalan resmi guna menghindari harga yang tidak wajar di tingkat pengecer.
Di akhir pernyataannya, Khofifah kembali menegaskan larangan keras terhadap praktik penimbunan dan spekulasi energi. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Kami tegaskan tidak boleh ada penimbunan, baik LPG maupun BBM. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindak sesuai aturan,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga stabilitas energi dengan menggunakan LPG dan BBM secara bijak.
“Dengan sinergi semua pihak, kami optimistis ketersediaan energi di Jawa Timur tetap aman dan terkendali. Masyarakat kami harap tetap tenang dan tidak panik,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar