JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas akses kerja kembali mendapat sorotan positif di tingkat nasional. Pada Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12), Jawa Timur ditetapkan sebagai provinsi dengan Penyerapan Tenaga Kerja Fiskal Tinggi. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Penghargaan ini menandai pengakuan terhadap kemampuan Jatim memanfaatkan ruang fiskal untuk mendorong pasar tenaga kerja tetap tumbuh di tengah dinamika ekonomi nasional. Acara penghargaan merupakan kerja sama antara Kemendagri dan Tempo Media Group untuk menilai efektivitas kebijakan daerah dalam menyediakan kesempatan kerja baru.
Gubernur Khofifah menilai apresiasi ini sebagai indikator bahwa strategi yang diterapkan pemerintah daerah mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Ini menunjukkan bahwa pembukaan lapangan kerja berjalan ke arah yang benar. Tren penurunan pengangguran di Jawa Timur cukup jelas,” katanya.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per 13 November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim turun menjadi 3,88 persen. Angka ini merosot 0,31 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada pada level 4,19 persen. Khofifah menyebut penurunan tersebut terjadi seiring meningkatnya aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja di sejumlah sektor strategis.
Jumlah angkatan kerja Jatim pada Agustus 2025 tercatat 24,76 juta orang, bertambah 282.420 orang dibanding periode sama tahun 2024. Sementara itu, penduduk bekerja meningkat menjadi 23,80 juta orang atau naik 439.920 orang. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar lonjakan pekerja dengan tambahan 285.900 orang.
Khofifah menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama perangkat daerah, lembaga pelatihan, hingga pemerintah kabupaten/kota. “Kami terus memperluas pelatihan vokasi dan program padat karya. Penghargaan ini pada dasarnya milik seluruh masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian menilai format penilaian yang membagi kategori fiskal rendah, sedang, dan tinggi membuat kompetisi lebih proporsional. “Setiap daerah dinilai dengan ukuran yang setara. Yang saya lihat menerima penghargaan memang layak berdasarkan kondisi lapangannya,” ungkap Tito. Ia berharap semakin banyak daerah menyusul, sehingga perkembangan regional turut memperkuat daya saing nasional.
Melalui penghargaan ini, Jawa Timur dinilai berhasil menjaga stabilitas pasar tenaga kerja sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah ketatnya persaingan investasi dan industri.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
