SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Komitmen Jawa Timur dalam menjalankan program prioritas nasional mendapat sorotan tiga menteri sekaligus. Dari percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jatim disebut sukses menjadi percontohan nasional.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan provinsinya dalam memperkuat dan mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya meliputi pengembangan Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Insya Allah kita bisa lari cepat sebagai bagian dari tim penyukses program Presiden, supaya capaiannya lebih maksimal,” ujar Khofifah saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Gedung Setdaprov Jatim, Surabaya, Kamis (21/8).
Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, jajaran Forkopimda Jatim, pimpinan BUMN, serta seluruh bupati/wali kota.
Menurut Khofifah, sebanyak 8.494 KDKMP di Jawa Timur telah berbadan hukum, dengan 99 persen di antaranya merupakan koperasi baru. Dari jumlah itu, 68 koperasi sudah mulai beroperasi, termasuk sembilan yang menjadi mockup nasional.
“Di lapangan memang ada kendala seperti permodalan, skema pembayaran, hingga regulasi. Melalui rapat ini kita berharap ada solusi konkret,” jelas Khofifah.
Terkait MBG, Pemprov Jatim telah membentuk Satgas Percepatan melalui SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/605/013/2025. Program ini telah memberi manfaat pada sekitar 1,9 juta warga dengan dukungan 714 satuan pelaksana dan 16.930 petugas.
“Serapan tenaga kerja makin bagus, UKM kita ikut bergerak, dan produk pertanian juga makin terserap. Semua bisa beriringan,” ungkapnya.
Khofifah juga menyoroti soal ketahanan pangan. Ia menyebut nilai tukar petani di Jatim meningkat dalam enam tahun terakhir dan surplus beras cukup besar. Namun, distribusi beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Saya ke Pasar Tanjung Jember, tidak ada beras SPHP sejak April. Padahal ini berpengaruh pada konsumsi rumah tangga dan angka kemiskinan. Maka saya minta kepala daerah lebih intensif berkoordinasi dengan Bulog,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi atas capaian Jatim. “Bu Gubernur tadi sangat menguasai, luar biasa. Saya minta koperasi ini bisa dibina tiga tahun agar lebih kuat,” ujarnya. Zulhas bahkan langsung menghubungi Dirut Perum Bulog untuk mempercepat distribusi beras SPHP ke pasar tradisional di Jatim.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi pun mengakui keberhasilan Jatim sebagai provinsi tercepat dalam pembentukan KDKMP. “Karena gubernurnya orang koperasi, harapannya bisa menularkan ke daerah lain,” katanya.
Hal senada disampaikan Menteri Desa Yandri Susanto. Ia menyebut Jatim berperan besar dalam penyelesaian target nasional pembentukan koperasi desa. “Kalau Jatim selesai bulan ini, sepertiga pekerjaan nasional sudah tertangani,” ungkapnya.
Ia bahkan menyatakan siap berkeliling Jawa Timur untuk memastikan KDKMP tepat sasaran. “Saya siap keliling memastikan koperasi desa berjalan sesuai target,” pungkasnya.
Lainnya:
- Konten Digital Kian Tak Terkendali, DPD RI dan KPID Jatim Desak RUU Penyiaran Dikebut
- 230 Cakades di Sidoarjo Dikumpulkan, Subandi Singgung Politik Uang dan Ancaman Korupsi Desa
- Pasar Tradisional di Sidoarjo Terancam Sepi, Bupati Subandi Siapkan Revitalisasi dan Digitalisasi Besar-Besaran
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
