Jelang Lebaran 1447 H, Disnaker Jember Perketat Pengawasan THR dan Hubungan Industrial

Jumat, 27 Februari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Disnaker Jember Hadi Mulyono saat rakor pengawasan THR jelang Lebaran 1447 H, Jumat (27/2/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Kepala Disnaker Jember Hadi Mulyono saat rakor pengawasan THR jelang Lebaran 1447 H, Jumat (27/2/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

JEMBER, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memperkuat langkah antisipasi potensi konflik hubungan industrial menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dengan mengaktifkan sistem deteksi dini serta Posko Satuan Tugas (Satgas) Tunjangan Hari Raya (THR).

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan dan Tim Deteksi Dini Permasalahan Hubungan Industrial yang digelar di Aula Bawah Pemkab Jember, Jumat (27/2/2026). Langkah ini menjadi strategi preventif pemerintah daerah guna memastikan stabilitas ketenagakerjaan sekaligus menjaga kondusivitas ekonomi menjelang Lebaran.

Kepala Disnaker Jember, Drs. Hadi Mulyono, M.Si, menegaskan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan hak pekerja, khususnya pembayaran THR, menjadi perhatian utama pemerintah daerah setiap tahun.

Menurutnya, Posko Satgas THR telah diaktifkan sejak 25 Februari 2026 sebagai pusat layanan pengaduan, konsultasi, sekaligus mediasi antara pekerja dan perusahaan.

“Posko ini terbuka bagi pekerja yang merasa haknya belum terpenuhi maupun perusahaan yang membutuhkan pendampingan teknis terkait mekanisme pembayaran THR sesuai regulasi,” ujar Hadi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jember, Drs. Imam, MM, menyampaikan bahwa tim deteksi dini memiliki peran strategis dalam memantau dinamika hubungan industrial di lapangan. Kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, hingga akademisi dinilai mampu mencegah potensi perselisihan sejak awal.

Evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan permasalahan hubungan industrial di Jember relatif minim dan seluruhnya dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi tanpa eskalasi konflik.

Dalam rakor tersebut juga ditegaskan kembali bahwa perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Disnaker memastikan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah pelanggaran yang berpotensi menimbulkan keresahan pekerja.

“Harapannya, hubungan industrial tetap harmonis sehingga aktivitas ekonomi dan ketenangan masyarakat menjelang Lebaran dapat terjaga,” pungkas Imam.

Penulis : Herry

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Pernah Mendaki Ijen, Konjen AS Terpikat Wisata dan Kuliner Banyuwangi
Operasi Patuh Candi 2026, Polres Kendal Mengajak Warga Tertib Taat Bayar Pajak
496 Tahun Pamekasan, Komitmen Baru untuk Daerah yang Lebih Maju
Pemprov Jatim Raih Satya JKN Awards 2026, Khofifah Perkuat Perlindungan Pekerja
24 Tim dari 18 Kecamatan Ramaikan Bupati Cup Free Fire Pasuruan
Seni Budaya Kendal Tampil di Panggung Nasional TMII, Sedot Perhatian Pengunjung
SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan
Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 10:12

Pernah Mendaki Ijen, Konjen AS Terpikat Wisata dan Kuliner Banyuwangi

Kamis, 5 November 2026 - 22:03

Operasi Patuh Candi 2026, Polres Kendal Mengajak Warga Tertib Taat Bayar Pajak

Kamis, 5 November 2026 - 08:46

496 Tahun Pamekasan, Komitmen Baru untuk Daerah yang Lebih Maju

Senin, 2 November 2026 - 10:14

Pemprov Jatim Raih Satya JKN Awards 2026, Khofifah Perkuat Perlindungan Pekerja

Senin, 2 November 2026 - 06:05

24 Tim dari 18 Kecamatan Ramaikan Bupati Cup Free Fire Pasuruan

Berita Terbaru