JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk berhati-hati menghadapi rencana demonstrasi di depan DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025. Ia menilai unjuk rasa tersebut berpotensi meluas menjadi gerakan politik yang bisa melemahkan posisi kepala negara.
“Aksi ini berpotensi berkembang menjadi gerakan politik yang lebih serius. Pertanyaannya, siapa yang mendanai? Saya mendapat informasi bus-bus sudah disiapkan. Bahkan ada bendera One Piece yang dibawa massa. Apakah ini indikasi adanya kelompok tertentu yang bermain? Bisa saja,” kata Jerry dalam keterangannya, Minggu (24/8).
Jerry juga menyinggung pernyataan salah satu kader perempuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pernah menyinggung kemungkinan kudeta terhadap Presiden Prabowo. Ia menyebut hal itu ironis karena PSI sendiri memiliki kader yang duduk di kabinet.
“Ini gila. Ada kader PSI di kabinet, tapi ada juga kadernya yang secara arogan menyerang Prabowo,” ujarnya.
Selain itu, Jerry menilai dinamika politik nasional belum sepenuhnya stabil karena masih ada pengaruh dari mantan Presiden Joko Widodo di arena politik. Menurutnya, selama hal itu berlangsung, potensi gesekan dengan pemerintahan Prabowo tetap terbuka.
Untuk mengantisipasi, ia menyarankan agar lembaga intelijen negara bekerja ekstra dalam menjaga kerahasiaan informasi penting. “Untuk rapat penting, sebaiknya hanya melibatkan orang-orang kepercayaan Prabowo. Jangan membawa HP, pertemuan harus steril tanpa CCTV,” jelasnya.
Dalam keterangannya, Jerry juga menyinggung kasus penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenhaezer (Noel), yang sebelumnya diberhentikan Presiden Prabowo. Ia menilai langkah itu menunjukkan sikap tegas kepala negara.
“Untung saja Prabowo tidak membela, bahkan langsung memecat Noel. Ini langkah brilian,” kata Jerry.
Meski mengingatkan potensi eskalasi politik dari aksi 25 Agustus, Jerry menegaskan bahwa dialog tetap menjadi jalan terbaik. Ia meminta aparat kepolisian maupun DPR tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap terhadap massa.
“Kalau tidak senang dengan DPR, kan bisa mengirim wakilnya untuk hearing, biar mendapat solusi dari kedua belah pihak,” pungkasnya.
Rencana aksi pada Senin mendatang disebut akan diikuti ribuan peserta dengan titik kumpul di sekitar kompleks parlemen. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah massa maupun izin demonstrasi. Pemerintah dan DPR masih menunggu perkembangan lapangan.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
