KENDAL,RadarBangsa.co.id – Pemerintah pusat menyoroti tingginya kebutuhan hunian di Kabupaten Kendal seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan industri di daerah tersebut.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk Kendal saat ini mencapai lebih dari satu juta jiwa atau sekitar 400 ribu kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 ribu keluarga membutuhkan rumah tinggal dan sekitar 30 ribu unit rumah masih tergolong tidak layak huni.
Data tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal, Senin (18/5/2026). Dalam kunjungan itu, Fahri didampingi Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari meninjau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Kebondalem.
Menurut Fahri, tingginya kebutuhan hunian di Kendal harus diantisipasi sejak dini agar pertumbuhan industri tidak memicu bertambahnya kawasan kumuh di wilayah perkotaan.
“Dengan berkembangnya kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tentu akan terjadi mobilisasi penduduk yang besar menuju perkotaan,” ujarnya.
Ia menilai Kendal menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi bahkan melampaui rata-rata nasional. Kondisi itu membuat kebutuhan hunian masyarakat diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Karena itu, pemerintah pusat mendorong penataan kawasan permukiman sekaligus pembangunan rumah vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan di Kabupaten Kendal.
“Salah satu solusi yang perlu didorong adalah pembangunan rumah vertikal. Sebab lahan di Kendal semakin terbatas, sehingga konsep hunian bertingkat menjadi kebutuhan di masa depan,” katanya.
Selain pembangunan hunian baru, pemerintah juga akan memfokuskan penataan kawasan kumuh secara bertahap. Sedikitnya sekitar 4.000 hingga 6.000 RT dari total 286 desa dan kelurahan di Kendal masuk dalam perhatian penataan kawasan permukiman.
“Kita coba untuk mengkonsolidasi kawasan-kawasan yang kumuh sehingga pelan-pelan dalam sekian tahun ke depan kawasan kumuhnya hilang,” jelas Fahri.
Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari memastikan Pemerintah Kabupaten Kendal akan menindaklanjuti berbagai arahan pemerintah pusat terkait penanganan kawasan kumuh dan kebutuhan hunian masyarakat.
“Tadi banyak arahan dari Pak Wamen dan akan kami tindak lanjuti. Kami akan merapatkan berbagai persoalan penanganan kawasan kumuh, termasuk kebutuhan permukiman bagi para pekerja,” ujarnya.
Penulis : Rb
Editor : Arifin Zaenul
Komentar