KENDAL,RadarBangsa.co.id – Pemerintah pusat mendorong penataan kawasan kumuh dan pembangunan rumah vertikal di Kabupaten Kendal sebagai solusi keterbatasan lahan sekaligus mendukung program pembangunan tiga juta rumah.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal, Senin (18/5/2026). Dalam kunjungan itu, Fahri didampingi Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari meninjau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Kebondalem serta melihat perkembangan kawasan permukiman di Kendal.
Fahri Hamzah menilai pembangunan rumah vertikal menjadi kebutuhan di masa depan seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan industri di Kabupaten Kendal.
“Salah satu solusi yang perlu didorong adalah pembangunan rumah vertikal. Sebab lahan di Kendal semakin terbatas, sehingga konsep hunian bertingkat menjadi kebutuhan di masa depan,” ujarnya.
Menurut Fahri, Kendal menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bahkan melampaui rata-rata nasional. Kondisi tersebut diperkirakan akan memicu meningkatnya mobilisasi penduduk menuju kawasan perkotaan dan kawasan industri.
“Dengan berkembangnya kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tentu akan terjadi mobilisasi penduduk yang besar menuju perkotaan,” katanya.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk Kendal saat ini mencapai lebih dari satu juta jiwa atau sekitar 400 ribu kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 300 ribu keluarga membutuhkan rumah tinggal, sementara sekitar 30 ribu unit rumah masih tergolong tidak layak huni.
Karena itu, pemerintah pusat juga mendorong penataan kawasan permukiman secara masif, terutama di wilayah-wilayah kumuh. Sedikitnya sekitar 4.000 hingga 6.000 RT dari total 286 desa dan kelurahan di Kendal akan menjadi fokus penataan kawasan permukiman.
“Kita coba untuk mengkonsolidasi kawasan-kawasan yang kumuh sehingga pelan-pelan dalam sekian tahun ke depan kawasan kumuhnya hilang,” jelasnya.
Fahri menambahkan, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan, desain, serta basis data permukiman agar program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan optimal di Kendal. Bahkan, Kendal diharapkan bisa menjadi daerah percontohan penataan perumahan secara masif.
Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari memastikan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai arahan dari pemerintah pusat terkait penanganan kawasan kumuh dan kebutuhan hunian masyarakat.
“Tadi banyak arahan dari Pak Wamen dan akan kami tindak lanjuti. Kami akan merapatkan berbagai persoalan penanganan kawasan kumuh, termasuk kebutuhan permukiman bagi para pekerja,” ujarnya.
Selain pembangunan rumah vertikal, pemerintah pusat juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan perumahan. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih memperhatikan tata ruang agar pembangunan permukiman tidak mengurangi lahan pertanian produktif.
Penulis : Rb
Editor : Arifin Zaenul
Komentar