PELALAWAN, RadarBangsa.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan H. Syafrizal, S.E., mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, 15–19 April 2026. Agenda ini dinilai penting karena berhubungan langsung dengan kualitas kebijakan daerah dan pelayanan publik ke depan.
Kegiatan tersebut diikuti para Ketua DPRD dari berbagai provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Fokus utama pembekalan adalah memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah agar mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Bagi masyarakat, peningkatan kapasitas pimpinan daerah bukan sekadar agenda formal. Keputusan DPRD berkaitan erat dengan anggaran, pengawasan program pemerintah, pembentukan perda, hingga arah pembangunan yang berdampak langsung pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi warga.
Melalui kursus ini, peserta mendapat materi tentang ketahanan nasional, tata kelola pemerintahan yang baik, studi kasus kebijakan publik, serta peran strategis legislatif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Pendekatan tersebut dibutuhkan agar kebijakan daerah lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.
H. Syafrizal menegaskan keikutsertaannya merupakan bentuk komitmen meningkatkan profesionalisme lembaga legislatif di Pelalawan.
“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperluas wawasan, memperbarui pengetahuan, dan memperkuat jaringan kerja sama antar daerah. Ilmu yang kami peroleh akan menjadi bekal dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat Pelalawan,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab besar memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan publik, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Dengan pengalaman dan jejaring yang diperoleh dari forum nasional tersebut, DPRD Pelalawan diharapkan mampu menghadirkan pengawasan yang lebih efektif serta mendorong program pembangunan yang lebih terukur.
Masyarakat juga diharapkan mendapat manfaat nyata berupa kebijakan yang lebih responsif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan daerah. “Kami akan terus mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kesejahteraan masyarakat Pelalawan,” pungkasnya.
Penulis : MMd
Editor : Zainul Arifin
Komentar