SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program strategis nasional hingga tingkat desa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para camat, sekretaris camat (sekcam), dan sekretaris desa (sekdes) mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan jemput bola agar implementasi program tersebut berjalan efektif dan merata.
Instruksi tersebut disampaikan Khofifah saat memberikan ceramah umum dalam Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekretaris Desa Angkatan I–IV serta Pelatihan Kepamongprajaan bagi Camat dan Sekcam Tahun 2025 di Savana Hotel & Convention, Malang, Selasa (2/12). Ia menegaskan bahwa banyaknya program nasional yang beririsan langsung dengan desa menuntut aparatur desa dan kecamatan bekerja lebih responsif.
“Banyak program strategis yang sekarang ditugaskan kepada desa, jumlahnya tidak sedikit. Maka seluruh aparatur harus proaktif memastikan program itu berjalan dengan baik,” ujar Khofifah.
Dalam pemaparannya, ia menyebut beberapa program nasional yang saat ini sudah menyasar desa, seperti Rumah Restorative Justice (RJ), Pos Bantuan Hukum (Posbankum), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program KDKMP, misalnya, telah berkembang pesat di Jawa Timur dengan 8.494 unit koperasi terbentuk dan 674 di antaranya sudah mulai beroperasi. Koperasi ini didorong menyediakan kebutuhan dasar masyarakat desa seperti beras SPHP, MinyaKita, elpiji 3 kilogram, dan pupuk pertanian.
Untuk program RJ, Khofifah menjelaskan bahwa pendekatan penyelesaian konflik secara restoratif ini hanya dapat maksimal jika didukung paralegal dan aparatur desa yang memahami prosesnya. “Desa harus bisa membedakan kasus yang bisa diselesaikan melalui RJ dan yang tidak. Misalnya, korupsi, terorisme, dan narkoba termasuk kejahatan luar biasa yang tidak dapat masuk skema RJ,” tegasnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi antara paralegal, sekdes, camat, hingga bupati atau wali kota. Menurutnya, keberhasilan RJ tidak hanya bergantung pada mediasi, tetapi juga kemampuan aparatur membaca akar persoalan sosial yang melatarbelakangi konflik. Ia meminta BPSDM Jatim menyiapkan mekanisme hotline untuk mempercepat komunikasi jika desa mengalami hambatan dalam pelaksanaan program.
Sementara itu, Posbankum disebut sebagai instrumen peningkatan akses keadilan yang harus digerakkan secara optimal. Program yang diinisiasi Kementerian Hukum dan HAM ini membutuhkan paralegal terlatih untuk memberikan layanan konsultasi, mediasi, dan rujukan hukum di tingkat desa. “Kalau Posbankum ada, tetapi paralegal tidak tersedia, maka pelayanan tidak akan berjalan. Ini yang harus disiapkan,” kata Khofifah.
Selain terkait hukum, Khofifah juga meminta perhatian aparatur di wilayah kecamatan dan desa terhadap layanan dasar kesehatan. Ia meminta camat dan sekdes segera melapor jika ada puskesmas atau puskesmas pembantu yang tidak memiliki dokter gigi. Menurutnya, Pemprov Jatim dapat memfasilitasi pemenuhan tenaga kesehatan tersebut. “Jumlah dokter gigi di Jawa Timur sebenarnya sangat mencukupi. Silakan koordinasikan jika ada kekurangan,” ujarnya.
Ia turut menekankan pentingnya pemetaan potensi desa. Identifikasi potensi lokal menurutnya dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menguatkan keberlanjutan program Desa Mandiri. “Kemandirian desa membutuhkan inisiatif dan kreativitas. Kekuatan ekonomi lokal harus digerakkan agar penurunan kemiskinan dapat dilakukan bersama,” jelasnya.
BPS mencatat persentase penduduk miskin di Jawa Timur turun 0,29 persen pada periode Maret 2024–Maret 2025. Khofifah menyampaikan bahwa pencapaian ini perlu dipertahankan dengan mendorong desa memanfaatkan peluang program pemerintah, seperti swasembada gula, swasembada susu, hingga pengembangan Grand Parent Stock indukan ayam petelur di Malang. “Ini ruang baru bagi desa untuk mengakses program strategis nasional yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Khofifah.
Ia menutup arahannya dengan mengajak seluruh aparatur desa dan kecamatan memperkuat koordinasi, komunikasi, serta inovasi dalam memberikan pelayanan publik. “Program nasional hanya akan berhasil jika semua bergerak, dari provinsi hingga desa,” pungkasnya.
Lainnya:
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
