SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp2,508 miliar kepada ribuan buruh pabrik rokok PT HM Sampoerna Tbk Rungkut II Surabaya, Sabtu (9/5). Bantuan tersebut menyasar 2.508 pekerja dengan nominal Rp1 juta per orang.
Penyaluran BLT ini menjadi sorotan karena dilakukan di tengah meningkatnya tekanan kebutuhan hidup masyarakat pekerja, terutama sektor industri padat karya yang rentan terhadap gejolak ekonomi dan penurunan daya beli.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bantuan tersebut merupakan tahap kedua penyaluran BLT DBHCHT untuk buruh pabrik rokok di Surabaya selama tahun anggaran 2026.
“Sektor industri hasil tembakau masih menjadi salah satu penggerak ekonomi Jawa Timur. Buruh pabrik rokok memiliki kontribusi besar dan pemerintah wajib hadir memberi perlindungan sosial,” kata Khofifah.
Sebelumnya, bantuan serupa juga telah disalurkan kepada pekerja pabrik rokok PT Gelora Djaja Surabaya. Pemprov Jatim menilai intervensi bantuan tunai diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga pekerja di tengah kenaikan kebutuhan pokok.
Khofifah menyebut, BLT DBHCHT bukan sekadar program bantuan sosial rutin. Menurutnya, dana cukai hasil tembakau harus benar-benar kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting industri tersebut.
“BLT ini bukan hanya bantuan tunai, tetapi bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekerja agar tetap memiliki daya tahan ekonomi,” ujarnya.
Di Kota Surabaya, total penerima BLT DBHCHT tahun 2026 mencapai 3.841 pekerja yang tersebar di tiga perusahaan rokok. Nilai bantuan yang dikucurkan mencapai Rp3,841 miliar.
Sementara secara keseluruhan di Jawa Timur, program BLT DBHCHT menjangkau 10.324 buruh pabrik rokok di 25 kabupaten/kota. Bantuan tersebut disalurkan kepada pekerja di 65 perusahaan rokok dengan total anggaran Rp10,324 miliar melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
Khofifah mengakui tekanan ekonomi rumah tangga pekerja masih menjadi persoalan serius. Karena itu, pemerintah daerah memilih memperkuat skema perlindungan sosial dibanding hanya mengandalkan pertumbuhan industri semata.
“Program ini diharapkan membantu kebutuhan pokok keluarga, pendidikan anak, hingga kebutuhan kesehatan para pekerja,” ucapnya.
Ia juga meminta para penerima memanfaatkan bantuan secara bijak di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Gunakan bantuan ini sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga. Tetap produktif, semangat bekerja, dan menjaga kemandirian ekonomi,” katanya.
Selain BLT DBHCHT, Pemprov Jatim pada 2026 mengalokasikan total bantuan sosial sebesar Rp171,269 miliar. Dari jumlah itu, Kota Surabaya memperoleh alokasi sekitar Rp5,947 miliar.
Khofifah menilai keberhasilan penyaluran bantuan tidak lepas dari keterlibatan perusahaan, serikat pekerja, pemerintah daerah hingga sektor perbankan yang ikut memastikan dana diterima tepat sasaran.
“Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan masyarakat pekerja, bukan sekadar angka dalam laporan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran perempuan dalam industri hasil tembakau. Menurutnya, mayoritas buruh perempuan di sektor tersebut tidak hanya bekerja menopang industri, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi keluarga.
“Perempuan-perempuan pekerja di industri hasil tembakau adalah sosok tangguh yang ikut menjaga ekonomi keluarga tetap bertahan,” ujar Khofifah.
Penyaluran BLT DBHCHT dinilai menjadi langkah penting menjaga konsumsi rumah tangga pekerja tetap bergerak di tengah ancaman perlambatan ekonomi dan naiknya biaya hidup masyarakat perkotaan.
Di sisi lain, publik juga menaruh harapan agar dana cukai hasil tembakau tidak berhenti pada bantuan jangka pendek, melainkan diikuti penguatan jaminan sosial, kesehatan pekerja, hingga perlindungan tenaga kerja sektor padat karya secara berkelanjutan.
“Semoga bantuan ini bisa meringankan beban pekerja dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga,” tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar