SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur pada Triwulan I 2026 mencapai Rp367,95 miliar, menjadikan provinsi ini sebagai kontributor tertinggi secara nasional. Capaian tersebut setara 59,38 persen dari total nasional sebesar Rp619,58 miliar.
Angka tersebut juga menunjukkan kenaikan signifikan 26,64 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 yang tercatat Rp290,53 miliar. Peningkatan ini mempertegas posisi Jawa Timur sebagai motor utama pengembangan ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian itu sebagai hasil nyata dari penguatan sektor kehutanan rakyat yang terus tumbuh dan produktif. Menurutnya, ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan kini semakin memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah.
“Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin berkembang, produktif, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan,” ujar Khofifah, Senin (6/4).
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari pembinaan kelembagaan KTH yang konsisten, serta optimalisasi peran penyuluh kehutanan di lapangan. Pendampingan yang intensif dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan.
“Hal ini menandakan bahwa kita mampu mengelola potensi usaha kehutanan secara berkelanjutan dan bernilai ekonomi, dengan dukungan pendampingan yang intensif,” tegasnya.
Secara rinci, sejumlah daerah menjadi penyumbang terbesar dalam capaian NTE KTH Jatim. Kabupaten Trenggalek mencatat nilai tertinggi sebesar Rp185,35 miliar, disusul Lamongan Rp22,15 miliar, Blitar Rp20,74 miliar, Probolinggo Rp19,03 miliar, dan Lumajang Rp17,82 miliar.
Selain kuat di pasar domestik, produk hasil hutan dari Jawa Timur juga berhasil menembus pasar internasional. Salah satunya KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan yang sukses mengekspor 12 ton gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan nilai lebih dari Rp535 juta.
“Ini menjadi bukti bahwa produk hasil hutan bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki daya saing di pasar global,” kata Khofifah.
Dari sisi komoditas, kontribusi terbesar masih berasal dari hasil hutan kayu dengan nilai akumulatif lebih dari Rp200 miliar. Meski demikian, Pemprov Jatim terus mendorong diversifikasi hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
Capaian ini dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga sekitar kawasan hutan, sekaligus memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis pelestarian lingkungan.
“Kami ingin memastikan KTH tidak hanya tumbuh sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar